Keyla R

21 Maret 2022 02:06

Iklan

Keyla R

21 Maret 2022 02:06

Pertanyaan

Dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dibentuklah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Landasan hukum pembentukan BPIP adalah ….. * Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Presiden Nomor 57 hun 2017

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

14

:

31

:

05

Klaim

1

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

M. Najmi

04 Juli 2022 09:35

Jawaban terverifikasi

Landasan hukum pembentukan BPIP adalah Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2018. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memerlukan payung hukum. Menurutnya, hal itu agar operasional penanaman ideologi Pancasila lebih tertata dan bisa berjalan lebih baik. "Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara," sebabnya kedudukan BPIP perlu diperkuat sehingga semua warga negara Indonesia memahami ideologi Pancasila sebagai kristalisasi kebudayaan bangsa. Dia mengungkapkan, saat ini landasan hukum BPIP hanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2018. "Kalau ditambah dengan undang-undang, maka lembaganya akan makin kuat, semakin baik. Itu maksud awal dari payung hukum itu," Jadi, landasan hukum pembentukan BPIP adalah Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2018.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

11

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

14

2.2

Lihat jawaban (3)