Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah .

Kebijakan tentang pelemahan dan pengendalian kepada partai politik di Indonesia terjadi pada masa Pemerintahan Orde Baru yang di pimpin oleh Presiden Soeharto. Hal ini ditandai dengan hanya di izinkannya 3 (tiga) pasrtai politik yang boleh mengikuti pemilihan umum (PEMILU). Ketiga partai politik tersebut diantaranya yaitu: 1. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Partai ini meliputi gabungan dari NU, Parmusi, dan PSII. 2. PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Partai ini merupakan gabungan dari partai PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. 3. Golkar (Golongan Karya). Pembahasan Pemerintah Orde Baru yang di pimpin oleh Presiden Soeharto memiliki strategi khusus dalam mengendalikan kekuasaan dan menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif. Tentu hal ini dilakukan dengan melakukan fusi atau pelemahan peran terdadap partai-partai politik yang bukan menjadi barisan pendukung pemerintah atau oposisi. Pengendalian dilakukan terhadap partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pada faktanya setelah dilakukan pelemahan terhadap peran partai politik kubu Pemerintah yang menjabat selama masa Orde Baru berhasil berkuasa selama 32 tahun di Indonesia dari mulai tahun 1966 hingga tahun 1998.