Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundangan yang tidak mengakomodasi atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat yakni... A.Bersama sama dengan DPR ikut menyusun peraturan perundungan undangan B.Melakukan dialog dengan anggota DPR terkait kenaikan harga BBM C.Tidak membayar pajak karena pajak naik tinggi D.Banyaknya peraturan yang dilanggar masyarakat

Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundangan yang tidak mengakomodasi atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat yakni...

A.Bersama sama dengan DPR ikut menyusun peraturan perundungan undangan

B.Melakukan dialog dengan anggota DPR terkait kenaikan harga BBM

C.Tidak membayar pajak karena pajak naik tinggi

D.Banyaknya peraturan yang dilanggar masyarakat

Jawaban terverifikasi

Salman A

02 Mei 2024 06:03

Jawaban terverifikasi

B. Melakukan dialog dengan anggota DPR terkait kenaikan harga BBM Pembahasan : Sikap Kritis terhadap Perundang-undangan yang Tidak Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus diperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat karena kedaulatan memang berada di tangan rakyat. Dengan demikian, maka setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku benar-benar menjadi wahana terciptanya tertib hukum guna tercapainya tujuan nasional negara kita. Tujuan negara kita adalah seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu: A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum C. Mencerdasakan kehidupan bangsa D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ternyata tidak menampung atau memperhatikan aspirasi rakyat, maka masyarakat dapat secara efektif menyampaikan ataupun mendesakkan aspirasinya dengan cara yang dibenarkan undang-undang kepada badan/lembaga yang berwenang. Tujuannya, agar peraturan perundang-undangan dapat dibuat lebih baik dan aspiratif sehingga dapat berbentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin ketertiban, ketentraman, hak kepentingan umum, dan keselamatan bangsa dan negara. Sikap kritis yang dilakukan dengan benar oleh masyarakat merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan demokratis. Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundangan Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundangan yang tidak mengakomodasi atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat antara lain: A. Melakukan dialog dengan anggota DPR, yang berisi penolakan dan keberatan terhadap peraturan tersebut. Misalnya keberatan terhadap kenaikan harga BBM. B. Melakukan aksi unjuk rasa secara tertib. Aksi ini juga sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak misalnya. Berunjuk rasa menolak pemberian izin terbit majalah yang memuat pornografi dan pornoaksi. C. Mendatangi kantor kejaksaan dan Mahkamah agung untuk sekedar mempertanyakan terhadap keputusan pengadilan yang telah mem-bebaskan para korupsi.

· 0.0 (0)

Salsabila M

Community

04 Mei 2024 00:34

Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat adalah pilihan:D. Banyaknya peraturan yang dilanggar masyarakat.Sikap ini menyoroti ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau peraturan yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Dengan adanya banyak peraturan yang dilanggar, dapat mengindikasikan bahwa terdapat ketidakpuasan terhadap peraturan-peraturan yang ada, dan masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan cara melanggarnya.

Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat adalah pilihan:

D. Banyaknya peraturan yang dilanggar masyarakat.

Sikap ini menyoroti ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau peraturan yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Dengan adanya banyak peraturan yang dilanggar, dapat mengindikasikan bahwa terdapat ketidakpuasan terhadap peraturan-peraturan yang ada, dan masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan cara melanggarnya.

· 0.0 (0)

Yah, akses pembahasan gratismu habis

atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Uraian di atas menunjukkan negara memiliki kedaulatan .... a. Mutlak b. Tidak terbatas c. Absolut d. Ke dalam

5.0

Jawaban terverifikasi

Semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan

5.0

Jawaban terverifikasi

seluruh peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 karena

0.0

Jawaban terverifikasi

Simaklah informasi berikut! Masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dilihat dari banyaknya pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. "judicial review adalah indikasi adanya ketidaksesuaian undang-undang dengan undang-undang dasar kemudian juga dengan Pancasila. Karena kalau tidak sesuai dengan undang-undang dasar pasti tidak sesuai dengan Pancasila." Ketidaksesuaian itu terkait dengan tafsir terhadap undang-undang dasar. Penyebab ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan undang-undang dasar antara lain karena faktor ketidaktahuan atau terlalu bersemangat dalam otonomi daerah. Derasnya globalisasi juga menjadi faktor penyebab peraturan perundang-undangan tidak mengacu pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sumber: https://web.archive.org/web//https:/202102260107271/www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11896, diakses 1 Maret 2021 Informasi tersebut menjelaskan Pancasila sebagai .... a. asas berdirinya negara Indonesia b. konsep dasar yang dicita-citakan Indonesia c. papan uji bagi perundang-undangan Indonesia d. petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa

4.5

Jawaban terverifikasi

1. Sebagai dasar negara Pancasila juga berisi cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat UUD 1945. Cita-cita bangsa Indonesia tersebut adalah …. 2. Para tokoh bangsa Indonesia telah menyusun Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara menjadi pondasi bagi kehidupan rakyat agar dapat kokoh berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pancasila sebagai dasar negara berisi aturan-aturan hukum dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maksud dari Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah ……………………… 3. Ada lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa beserta adat istiadatnya yang membentuk masyarakat Indonesia. Keragaman inilah yang mendasari kebudayaan nasional kita. Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. Kebudayaan nasional adalah …. 4. Pramuka merupakan salah satu organisasi yang terdapat di sekolah dan wajib diikuti. Dalam organisasi pramuka terdapat banyak kegiatan yang dapat melatih …. 5. Organisasi adalah sebuah kelompok yang terdiri atas individu-individu yang memiliki tujuan bersama. Salah satu organisasi di masyarakat yaitu organisasi sosial budaya yang memiliki tujuan bersama di bidang sosial budaya. Tujuan organisasi diputuskan seluruh anggota dengan cara …. 6. Membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Manfaat yang dapat dirasakan jika warga masyarakat melaksanakan kewajiban membayar pajak adalah .... 7. Siswa di kelas Banu mendapat tugas dari ibu guru untuk dikumpulkan esok hari. Banu harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mengerjakannya. Jika Banu bermain ia tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Sebagai anak yang bertanggung jawab seharusnya Banu ....

5.0

Jawaban terverifikasi