contoh penerapan sila 1 - 5 tentang pancasila sebagai sumber dari segala hukum

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

Jawaban terverifikasi

Vincent M

Community

18 September 2023 23:08

Jawaban terverifikasi

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan diakui sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Berikut adalah contoh penerapan masing-masing sila Pancasila dalam konteks hukum:Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa<ul><li>Penerapan: Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Ini mencerminkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghargai keberagaman keyakinan agama dan memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama.</li></ul>Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab<ul><li>Penerapan: Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam berbagai undang-undang dan regulasi yang melindungi hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hukum ini memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak individu dan penegakan keadilan sosial.</li></ul>Sila Ketiga: Persatuan Indonesia<ul><li>Penerapan: Prinsip persatuan Indonesia diimplementasikan dalam berbagai peraturan yang mengatur hubungan antar-entitas di Indonesia, termasuk Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Hukum ini mengatur kewenangan pemerintahan daerah tetapi juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan negara.</li></ul>Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan<ul><li>Penerapan: Prinsip kerakyatan diwujudkan melalui pemilihan umum dan sistem perwakilan dalam hukum pemilihan umum dan konstitusi. Undang-Undang Pemilu dan UUD 1945 adalah contoh nyata yang mengatur pelaksanaan sila ini.</li></ul>Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia<ul><li>Penerapan: Keadilan sosial tercermin dalam banyak undang-undang yang mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan terhadap buruh, atau Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang mengatur bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, pajak dan redistribusi kekayaan juga merupakan mekanisme implementasi prinsip ini.</li></ul>Penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk menjalankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pancasila dalam kebijakan, peraturan, dan tindakan hukumnya. Dengan demikian, Pancasila menjadi panduan moral dan konstitusional bagi pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan diakui sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Berikut adalah contoh penerapan masing-masing sila Pancasila dalam konteks hukum:

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Penerapan: Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Ini mencerminkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghargai keberagaman keyakinan agama dan memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Penerapan: Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam berbagai undang-undang dan regulasi yang melindungi hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hukum ini memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak individu dan penegakan keadilan sosial.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Penerapan: Prinsip persatuan Indonesia diimplementasikan dalam berbagai peraturan yang mengatur hubungan antar-entitas di Indonesia, termasuk Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Hukum ini mengatur kewenangan pemerintahan daerah tetapi juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan negara.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Penerapan: Prinsip kerakyatan diwujudkan melalui pemilihan umum dan sistem perwakilan dalam hukum pemilihan umum dan konstitusi. Undang-Undang Pemilu dan UUD 1945 adalah contoh nyata yang mengatur pelaksanaan sila ini.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Penerapan: Keadilan sosial tercermin dalam banyak undang-undang yang mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan terhadap buruh, atau Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang mengatur bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, pajak dan redistribusi kekayaan juga merupakan mekanisme implementasi prinsip ini.

Penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk menjalankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pancasila dalam kebijakan, peraturan, dan tindakan hukumnya. Dengan demikian, Pancasila menjadi panduan moral dan konstitusional bagi pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia.

· 1.0 (1)

Nanda R

Community

23 Maret 2024 09:40

Jawaban terverifikasi

Berikut adalah beberapa contoh penerapan setiap sila Pancasila sebagai sumber dari segala hukum:Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:<ul><li>Penyelenggaraan ibadah secara bebas dan tanpa diskriminasi bagi seluruh warga negara, sesuai dengan keyakinan masing-masing.</li><li>Penyelenggaraan upacara resmi dan ritual keagamaan dalam berbagai institusi negara, seperti upacara bendera di sekolah atau upacara kenegaraan.</li></ul>Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:<ul><li>Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.</li><li>Penegakan hukum yang adil dan beradab, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di dalam sistem peradilan.</li></ul>Sila Persatuan Indonesia:<ul><li>Pembentukan kebijakan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya melalui promosi budaya nasional, bahasa Indonesia, dan pengakuan terhadap keberagaman budaya.</li><li>Pengaturan tentang pemilihan umum dan kebijakan politik yang mempromosikan partisipasi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang lainnya.</li></ul>Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:<ul><li>Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala untuk memilih perwakilan rakyat di lembaga legislatif, serta pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung.</li><li>Pembentukan undang-undang melalui proses perumusan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.</li></ul>Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:<ul><li>Pembentukan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk program-program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang merata.</li><li>Penegakan keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan pemanfaatannya agar menguntungkan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terjadi penindasan atau eksploitasi terhadap kelompok yang lebih lemah.</li></ul>

Berikut adalah beberapa contoh penerapan setiap sila Pancasila sebagai sumber dari segala hukum:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:

Penyelenggaraan ibadah secara bebas dan tanpa diskriminasi bagi seluruh warga negara, sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Penyelenggaraan upacara resmi dan ritual keagamaan dalam berbagai institusi negara, seperti upacara bendera di sekolah atau upacara kenegaraan.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:

Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.
Penegakan hukum yang adil dan beradab, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di dalam sistem peradilan.

Sila Persatuan Indonesia:

Pembentukan kebijakan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya melalui promosi budaya nasional, bahasa Indonesia, dan pengakuan terhadap keberagaman budaya.
Pengaturan tentang pemilihan umum dan kebijakan politik yang mempromosikan partisipasi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang lainnya.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:

Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala untuk memilih perwakilan rakyat di lembaga legislatif, serta pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung.
Pembentukan undang-undang melalui proses perumusan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

Pembentukan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk program-program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang merata.
Penegakan keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan pemanfaatannya agar menguntungkan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terjadi penindasan atau eksploitasi terhadap kelompok yang lebih lemah.

· 0.0 (0)

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Segala sumber kekayaan yang terdapat di Indonesia berada di bawah kekuasaan ... A. negara bekas penjajah B. pejabat negara yang berpengaruh C. pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyat D. pihak swasta E. warga negara Indonesia

3.5

Jawaban terverifikasi

Manfaat dari hormat menghormati antar umat yang berbeda agama adalah... A. Tercipta kerukunan antara umat beragama B. Dapat mempelajan agama lain C. Menambah pengetahuan agama lain D. Disayangi oleh orang yang beda agama

0.0

Jawaban terverifikasi

Tolong Bantu Jawab ya

0.0

Jawaban terverifikasi

nilai keadilan dalam berlalu lintas

0.0

Jawaban terverifikasi

Penyelenggara pemerintah negara menurut undang-undang dasar adalah

1.0

Jawaban terverifikasi