contoh kasus penerapan dan penyimpanan dari pasal ...

Question

contoh kasus penerapan dan penyimpanan dari pasal 28D ayat 1-4

BimBim B · Accepted Answer

1) Bunyi Pasal 28D Ayat 1: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Contoh Penerapan
Seorang warga negara Indonesia ditangkap oleh pihak berwenang atas dugaan pelanggaran hukum. Dalam proses hukumnya, individu tersebut diberikan hak untuk memiliki pengacara yang akan membela hak-haknya di pengadilan. Pengadilan memberikan keadilan yang adil dalam proses peradilan, memastikan bahwa individu tersebut memiliki akses ke pengadilan yang independen dan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Contoh Pelanggaran
Seorang individu ditangkap tanpa alasan yang jelas dan tanpa akses ke pengacara. Selama proses hukum, pengadilan tidak memberikan perlakuan yang adil dan independen. Hal ini dapat menciptakan pelanggaran terhadap Pasal 28D Ayat 1 karena individu tersebut tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang adil.

2) Bunyi Pasal 28D Ayat 2: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Contoh Penerapan
Seorang pekerja di Indonesia memiliki kontrak kerja yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Dia menerima upah yang setara dengan tingkat pekerjaan dan mendapatkan perlindungan dari undang-undang terkait ketenagakerjaan, termasuk hak atas cuti, asuransi kesehatan, dan jaminan sosial.
Contoh Pelanggaran
Seorang pekerja dipekerjakan tanpa kontrak kerja yang sah dan diberikan upah yang jauh di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Pekerja tersebut juga tidak diberikan hak-hak seperti cuti dan jaminan sosial yang seharusnya ia terima menurut hukum ketenagakerjaan. Ini akan dianggap sebagai pelanggaran Pasal 28D Ayat 2 karena tidak memberikan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3) Bunyi Pasal 28D Ayat 3: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Contoh Penerapan
Selama pemilihan umum di Indonesia, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih calon yang mereka dukung. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau latar belakang lainnya dalam pemilihan umum. Ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Contoh Pelanggaran
Sebuah peraturan pemilihan umum yang diskriminatif diterapkan, yang menghalangi kelompok tertentu warga negara dari berpartisipasi dalam pemilihan berdasarkan faktor-faktor seperti agama atau etnisitas. Hal ini akan dianggap sebagai pelanggaran Pasal 28D Ayat 3 karena menghambat kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk semua warga negara.

4) Bunyi Pasal 28D Ayat 4: "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."

Contoh Penerapan
Seorang individu yang lahir di Indonesia dari orang tua yang juga merupakan warga negara Indonesia secara otomatis memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Ini adalah penerapan Pasal 28D Ayat 4 yang memastikan hak atas status kewarganegaraan.
Contoh Pelanggaran
Pemerintah mencabut status kewarganegaraan seseorang tanpa alasan yang sah dan tanpa proses hukum yang adil. Ini akan dianggap sebagai pelanggaran Pasal 28D Ayat 4 karena melanggar hak individu atas status kewarganegaraan yang dijamin oleh konstitusi.

Salsabila M · Accepted Answer

Pasal 28D Ayat 1-4 UUD 1945 mengatur tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Berikut adalah contoh-contoh penerapan dan penyimpangan dari masing-masing ayat:

Ayat 1: Hak Berkomunikasi

Contoh Penerapan: Seorang aktivis menggunakan haknya untuk berkomunikasi dengan anggota masyarakat secara terbuka dalam sebuah pertemuan publik untuk memperjuangkan isu lingkungan hidup. Dia menggunakan media sosial dan media lainnya untuk menyebarkan informasi tentang masalah ini, memobilisasi dukungan publik, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan.

Contoh Penyimpangan: Sebuah undang-undang diterapkan yang membatasi akses masyarakat atau individu untuk berkomunikasi secara terbuka tentang isu-isu politik atau hak asasi manusia tertentu. Misalnya, larangan terhadap pertemuan publik atau sensor terhadap konten media sosial yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Ayat 2: Hak Memperoleh Informasi

Contoh Penerapan: Seorang jurnalis menggunakan haknya untuk memperoleh informasi dengan mengajukan permintaan informasi kepada pemerintah tentang anggaran publik dan penggunaan dana untuk proyek-proyek infrastruktur. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menyusun laporan investigatif tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Contoh Penyimpangan: Pemerintah menolak permintaan informasi yang diajukan oleh jurnalis atau masyarakat terkait informasi penting tentang kebijakan publik atau dana publik. Penolakan ini tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sah, seperti alasan keamanan nasional atau perlindungan data pribadi.

Ayat 3: Hak Mengembangkan Diri

Contoh Penerapan: Seorang siswa menggunakan haknya untuk mengembangkan diri dengan mengakses sumber daya pendidikan daring dan mengikuti kursus online tentang teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Hak ini membantu siswa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk mempersiapkan masa depannya di era digital.

Contoh Penyimpangan: Akses terhadap sumber daya pendidikan atau informasi secara daring dibatasi atau dilarang oleh pemerintah atau institusi tertentu. Misalnya, blokir terhadap situs-situs pendidikan atau platform online yang dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional atau merusak nilai-nilai moral masyarakat.

Ayat 4: Hak Memiliki, Menyimpan, dan Mengolah Informasi

Contoh Penerapan: Seorang akademisi menggunakan haknya untuk memiliki, menyimpan, dan mengolah informasi dengan melakukan penelitian ilmiah tentang budaya lokal di Indonesia. Dia mengumpulkan data dari lapangan, menganalisisnya, dan mempublikasikan hasil penelitiannya untuk kontribusi ilmiah dan keberlanjutan kebudayaan.

Contoh Penyimpangan: Pemerintah atau lembaga lain melakukan penyadapan atau pengawasan terhadap komunikasi pribadi atau penggunaan data oleh individu atau kelompok tertentu tanpa izin atau alasan yang sah. Tindakan ini dapat melanggar hak privasi individu atau hak untuk memiliki dan mengelola informasi pribadi.

contoh kasus penerapan dan penyimpanan dari pasal 28D ayat 1-4

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Pertanyaan serupa