Anonim A

29 Agustus 2023 12:08

Iklan

Anonim A

29 Agustus 2023 12:08

Pertanyaan

Contoh contoh perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi di lingkungan masyarakat dan negeri

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

20

:

09

:

14

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Wildaa W

06 September 2023 09:10

Jawaban terverifikasi

<p>adanya koperasi dan BUMN serta adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya.</p><p>&nbsp;</p>

adanya koperasi dan BUMN serta adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya.

 


Wildaa W

06 September 2023 09:10

pajak juga termasuk yaaa

Iklan

Salsabila M

Community

22 Juni 2024 13:21

Jawaban terverifikasi

<p>Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi di lingkungan masyarakat dan negara dapat dilihat melalui berbagai kegiatan dan kebijakan yang mengedepankan aspek-aspek berikut:</p><p><strong>Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:</strong></p><ul><li><strong>Program Bantuan Sosial (Bansos):</strong> Pemerintah mengimplementasikan program-program Bansos untuk mendukung rakyat yang kurang mampu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati keadilan sosial dalam akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.</li><li><strong>Pengelolaan Sumber Daya Alam:</strong> Pemerintah memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, menghindari eksploitasi yang merugikan masyarakat serta melindungi lingkungan.</li></ul><p><strong>Demokrasi Ekonomi:</strong></p><ul><li><strong>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM):</strong> Mendorong perkembangan koperasi dan UKM sebagai bentuk demokrasi ekonomi, di mana masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam mengelola usaha ekonomi. Contohnya adalah program-program pemerintah yang memberdayakan koperasi dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal.</li></ul><p><strong>Persatuan dan Kesatuan dalam Kebijakan Ekonomi:</strong></p><ul><li><strong>Pembangunan Infrastruktur:</strong> Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Contoh konkritnya adalah pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi publik yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi.</li></ul><p><strong>Kemakmuran Bersama:</strong></p><ul><li><strong>Program Pembangunan Daerah Tertinggal:</strong> Pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah tertinggal guna mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Program ini bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bersama dan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses peluang ekonomi.</li></ul><p><strong>Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban:</strong></p><ul><li><strong>Pajak dan Pengelolaan Keuangan Negara:</strong> Masyarakat Indonesia diminta untuk patuh dalam membayar pajak sebagai wujud kewajiban untuk membangun negara. Dalam mengelola keuangan negara, pemerintah juga berupaya untuk mengelola dan menggunakan dana yang diterima dari pajak dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama.</li></ul>

Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi di lingkungan masyarakat dan negara dapat dilihat melalui berbagai kegiatan dan kebijakan yang mengedepankan aspek-aspek berikut:

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

  • Program Bantuan Sosial (Bansos): Pemerintah mengimplementasikan program-program Bansos untuk mendukung rakyat yang kurang mampu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati keadilan sosial dalam akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.
  • Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pemerintah memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, menghindari eksploitasi yang merugikan masyarakat serta melindungi lingkungan.

Demokrasi Ekonomi:

  • Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM): Mendorong perkembangan koperasi dan UKM sebagai bentuk demokrasi ekonomi, di mana masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam mengelola usaha ekonomi. Contohnya adalah program-program pemerintah yang memberdayakan koperasi dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal.

Persatuan dan Kesatuan dalam Kebijakan Ekonomi:

  • Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Contoh konkritnya adalah pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi publik yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi.

Kemakmuran Bersama:

  • Program Pembangunan Daerah Tertinggal: Pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah tertinggal guna mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Program ini bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bersama dan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses peluang ekonomi.

Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban:

  • Pajak dan Pengelolaan Keuangan Negara: Masyarakat Indonesia diminta untuk patuh dalam membayar pajak sebagai wujud kewajiban untuk membangun negara. Dalam mengelola keuangan negara, pemerintah juga berupaya untuk mengelola dan menggunakan dana yang diterima dari pajak dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama.

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Segala sumber kekayaan yang terdapat di Indonesia berada di bawah kekuasaan ... A. negara bekas penjajah B. pejabat negara yang berpengaruh C. pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyat D. pihak swasta E. warga negara Indonesia

41

3.5

Jawaban terverifikasi