Berikut yang bukan termasuk tugas Komnas HAM adalah a. memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM b. mengkaji instrumen PBB tentang HAM c. menuntut pelaku pelanggaran HAM d. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional tentang HAM e. mengadakan kerja sama regional dan internasional di bidang HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk melindungi, memantau, dan mengadvokasi Hak Asasi Manusia (HAM). Tugas Komnas HAM meliputi beberapa hal, antara lain: a. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM: Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memantau dan menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Mereka melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi untuk menjamin penegakan HAM yang berkeadilan. b. Mengkaji instrumen PBB tentang HAM: Komnas HAM juga bertugas untuk mengkaji dan menerapkan instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM, termasuk instrumen yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. c. Menuntut pelaku pelanggaran HAM: Tugas ini sebenarnya bukan bagian dari mandat Komnas HAM. Meskipun mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi, tugas menuntut pelaku pelanggaran HAM berada di tangan instansi penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian. d. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional tentang HAM: Komnas HAM berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai HAM dengan melakukan kampanye, penyuluhan, dan publikasi tentang HAM baik di tingkat nasional maupun internasional. e. Mengadakan kerja sama regional dan internasional di bidang HAM: Komnas HAM menjalin kerja sama dengan komisi HAM dan lembaga serupa di tingkat regional dan internasional untuk memperkuat perlindungan HAM serta bertukar informasi dan pengalaman dalam hal perlindungan dan penegakan HAM. Jadi, pilihan c "menuntut pelaku pelanggaran HAM" bukan termasuk dalam tugas Komnas HAM, karena tugas menuntut pelaku pelanggaran HAM berada di tangan instansi penegak hukum.