Berikut ini yang bukan pokok kebijakan sistem sewa tanah adalah …. a. Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan b. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan c. Pemerintah Inggris adalah pemilik tanah,sedangkan petani adalah penyewa d. Besarnya pajak sewa tanah ditentukan oleh para bupati

Jawaban: b. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Jelaskan: Keempat pilihan jawaban terkait dengan sistem sewa tanah pada masa kolonialisme di Indonesia. Pilihan a menyatakan bahwa penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan sebagai bagian dari kebijakan sistem sewa tanah. Pilihan c menyatakan bahwa pemerintah Inggris adalah pemilik tanah dan petani adalah penyewa, hal ini merupakan salah satu prinsip dasar sistem sewa tanah pada masa kolonialisme. Pilihan d menyatakan bahwa besarnya pajak sewa tanah ditentukan oleh para bupati, yang juga merupakan bagian dari sistem sewa tanah pada masa tersebut. Sedangkan pilihan b salah, karena tidak ada hubungan dengan sistem sewa tanah. Pilihan b menyatakan tentang peranan para bupati sebagai pemungut pajak yang dihapuskan, namun tidak diketahui apakah ini terkait dengan sistem sewa tanah atau tidak. Oleh karena itu, pilihan b bukan merupakan pokok kebijakan sistem sewa tanah pada masa kolonialisme di Indonesia.