berikut ini merupakan kebijakan yang harus di tempuh untuk mengatasi masalah ekonomi pada pemerintahan presiden megawati soekarnoputri… a.pengurangan utang luar negeri b.menggurangi subsidi bahan bakar minyak c.melikuidasi beberapa bank yang bermasalah d.kebijakan privatisasi/ penjualan saham badan usaha milik negara

Jawaban adalah d. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri masih mewarisi berbagai krisis ekonomi pemerintahan sebelumnya. Qleh karena itu, Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi. Beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai berikut: 1. Mengatasi masalah utang Indonesia peninggalan Orde Baru sebesar US$150,80 miliar dengan cara meminta penundaan utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club tahun 2002. 2. Menaikkan pendapatan per kapita yang cukup signifikan, yaitu sekitar US$930. Kebijakan ini mendapat sambutan dari pasar karena tidak sampai sebulan dilantik sebagai presiden, kurs mata uang rupiah menguat menjadi Rp 8.500,00 per US$ (semula Rp 9.000,00 per US$). 3. Melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi merupakan kebijakan menjual seluruh atau sebagian saham perusahaan negara pada periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri. 4. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada 2002 Indonesia mencapai swasembada beras. Pada masa itu perekonomian Indonesia mengalami surplus dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumya. Terciptanya swasembada beras terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia semakin·membaik dan didukung kebijakan larangan impor beras pada 2003 melalui UU Nomor 9 Tahun 2002. 5. Pada masa awal jabatannya, Presiden Megawati Soekarnoputri mengalami masalah utang luar negeri dengan meminta penundaan pembayaran utang. Gebrakan lain yang dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah mengakhiri kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) dan membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). dengan demikian, jawaban adalah d.kebijakan privatisasi/ penjualan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Semoga membantu yaa"