Adam A

13 Juli 2022 06:12

Iklan

Adam A

13 Juli 2022 06:12

Pertanyaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 2 menyebutkan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Ketentuan yang tertulis pada kalimat tersebut merupakan pelaksanaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal ....

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

05

:

06

:

04

Klaim

3

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

E. Wardani

Mahasiswa/Alumni Universitas Sebelas Maret

16 Agustus 2022 11:21

Jawaban terverifikasi

Jawaban yang benar adalah pasal 30 ayat 2. Berikut pembahasannya. Berdasarkan UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 2 disebutkan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini merupakan pelaksanaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2. Berdasarkan pasal ini, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem sishankamrata yang melibatkan semua warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Kekuatan utama sishankamrata adalah TNI dan Polri, sedangkan kekuatan pendukungnya adalah rakyat. Jadi, ketentuan yang tertulis pada kalimat di atas merupakan pelaksanaan UUD 1945 pasal 30 ayat 2.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

16

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

10

2.2

Lihat jawaban (3)