Berdasarkan kasus yang terjadi di bpr kas bali., langkah yang paling tepat yang dilakukan oleh ojk terkait wewenang ojk dalam pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan nonbank adalah

Jawabannya mencabut izin usaha BPR KS Bali. Pembahasan: OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pada kegiatan sektor jasa keuangan. Tugas dan wewenang OJK terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan nonbank yaitu: 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu; 5. Melakukan penunjukan pengelola statuter; 6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter; 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 8. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Kasus yang terjadi di BPR KS Bali berupa tindak pidana perbankan yang dilakukan direktur utamanya membuat Bank menjadi tidak sehat dan mengalami kerugian besar. Pada kasus tersebut, direktur utama BPR KS Bali melakukan pemberian kredit kepada 54 debitur dengan nilai Rp24,225 miliar yang tidak sesuai prosedur. Bank ini telah berstatus Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak tanggal 12 April 2017, dan diberikan kesempatan selama 180 hari atau sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 untuk melakukan upaya penyehatan. Namun hingga kasus ini muncul di tahun 2018, pihak pengelola bank belum melakukan perbaikan prosedur dan membuat bank semakin mengalami kerugian. Untuk itu, langkah yang paling tepat dilakukan OJK adalah mencabut izin usaha BPR KS Bali. Jadi, jawabannya adalah mencabut izin usaha BPR KS Bali.