Berdasarkan kasus tersebut, analisis hal-hal berikut ini berdasarkan nilai dalam UUD NRI Tahun 1945. 1. Jelaskan berikut alasannya, apakah kasus perusakan fasilitas umum merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Apa saja hak dan kewajiban warga negara yang membiayai pembangunan fasilitas umum melalui iuran pajak? 3. Kasus tersebut disayangkan oleh salah satu pemimpin daerah. Apa sebabnya jika dikaitkan dengan cara memperoleh dana pembangunan daerah? Hak negara mana yang terlanggar pelaku? 4. Pasal berapa dalam nilai UUD NRI Tahun 1945 yang paling dilanggar dan diingkari?

1. Kasus perusakan fasilitas umum merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara karena: - Hak: Setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Perusakan fasilitas umum menghambat warga negara lain untuk menggunakan fasilitas tersebut, sehingga melanggar hak mereka untuk mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap fasilitas umum. - Kewajiban: Warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi fasilitas umum. Melalui pembayaran pajak, warga negara secara tidak langsung membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum. Dengan merusak fasilitas umum, pelaku mengingkari kewajiban mereka untuk menjaga dan melindungi fasilitas yang telah dibiayai oleh warga negara. 2. Hak dan kewajiban warga negara yang membiayai pembangunan fasilitas umum melalui iuran pajak antara lain: - Hak: Warga negara memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan adil. - Kewajiban: Warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum. Dengan membayar pajak, warga negara ikut bertanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat. 3. Jika kasus perusakan fasilitas umum dikaitkan dengan cara memperoleh dana pembangunan daerah, sebabnya adalah pelaku merusak fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menghambat pembangunan daerah dan mengganggu pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hak negara yang terlanggar oleh pelaku adalah hak negara untuk memperoleh dan mengelola sumber daya yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Perusakan fasilitas umum mengakibatkan kerugian bagi negara dan menghambat upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. 4. Pasal yang paling dilanggar dan diingkari dalam nilai UUD NRI Tahun 1945 terkait kasus ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan detail kasusnya. Namun, beberapa pasal yang mungkin terkait adalah: - Pasal 27 ayat (2): Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perusakan fasilitas umum dapat mengganggu hak ini karena dapat menghambat akses warga negara terhadap fasilitas yang diperlukan untuk hidup sejahtera. - Pasal 33 ayat (3): Pasal ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusakan fasilitas umum dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan menghambat upaya pemerintah dalam mempergunakan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.