Bentuk penyimpangan terhadap Pancasila pada masa orde baru?

Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan bahkan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaanya. Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya. Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur (blurred) oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang belindung di balik fungsi pokok Pancasila. Jadi siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila. Penyimpangan terhadap asas kekeluagaan yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila, yakni Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Soeharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, dari, untuk dan oleh rakyat. Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburkan heterogenitas sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir. Kemudian timbulah masalah SARA oleh kelompok etnis Tionghoa yang berada di Indonesia. Seluruh bentuk organisasi, sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya harus menerapkan Pancasila. Padahal hal itu hanya bagian dari agenda tersembunyi untuk melanggengkan pemerintahan Orde Baru pada masa itu. Pancasila hanya sebagai indoktrinasi masal. Penyimpangan Pancasila lainnya adalah stabilisasi Soeharto yang melarang adanya kritikan-kritikan untuk menjatuhkan pemerintah. Kritikan tersebut dianggap menggangu ketidakstabilan negara sehingga Soeharto sering melakukan kekuatan militer bagi siapapun yang berani mengkritik pemerintah. Berbeda dengan ciri-ciri demokrasi orde lama, dalam masa orde baru, diterapkannya demokrasi sentralistik yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dipegang kendalinya oleh Presiden.