bank berperan sangat penting dan krusial dalam memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah (kpr). tingginya permintaan akan rumah tinggal membuat fasilitas kpr menjadi peluang bisnis tersendiri yang pastinya menggiurkan. karenanya, banyak bank yang berlomba untuk memberikan fasilitas kpr kepada masyarakat. di sisi lain, pengaduan publik terkait masalah industri properti dan lembaga perbankan selalu masuk dalam tiga besar pengaduan yang tercatat di yayasan lembaga konsumen indonesia (alki) selama tiga tahun terakhir. apakah peran perbankan indonesia dalam pengalokasian kpr sudah sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh aturan di indonesia?

Halo Candra, kakak bantu jawab ya :) Jawabannya adalah sudah sesuai. Penjelasan: Peran perbankan dalam pengalokasian ini sudah sesuai dengan prinsip dan aturan yang ada karena dalam pelaksanaannya teradapat kerjasama antara bank umum, bank umum syariah, dan unit syariah dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka penyaluran kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun yang menjadi masalah di KPR ini kurangnya sosialisasi dalam penghunian rumah subsidi baik rumah tapak dan rumah subsidi. Selain itu adanya sarana prasarana yang tidak lengkap seperti listrik, ketersediaan air minum, hingga transportasi umum. Hal ini bukan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR maupun bank pelaksana karena terkait kelengkapan sarana prasarana, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pengembang rumah bersubsidi harus berkomunikasi baik dengan pemda. Jadi, jawabannya seperti yang dipaparkan diatas. Semoga membantu.