Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislatif oleh presiden

Hai, Angraini N. Kakak bantu jawab ya. Jawaban soal di atas adalah Kekuasaan membentuk undang-undang bersama DPR, dalam kondisi kegentingan yang memaksa Presiden juga mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), serta berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Cermati penjelasan berikut ini. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, sebelum diadakannya amandemen terhadap UUD 1945, kekuasaan legislatif tidak hanya terletak pada DPR (Pasal 21 ayat 1) tetapi juga memberikan kekuasaan legislatif kepada Presiden (Pasal 5 ayat 1). Akan tetapi, UUD 1945 memberikan kekuasaan legislatif kepada Presiden lebih besar daripada DPR. Selain mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang bersama DPR, dalam kondisi kegentingan yang memaksa Presiden juga mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), serta berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan Presiden juga terlihat sangat besar dalam hal menentukan anggaran dan pendapatan negara. Setelah Perubahan UUD 1945, terlihat telah terjadi pergeseran pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pergeseran ini terjadi dalam perubahan (amandemen) UUD 1945, yang menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Presiden masih dilibatkan dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Keterlibatan Presiden disini, terlihat dari setiap tahap dalam mekanisme pembentukan undang-undang oleh DPR. -Pertama, Presiden diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1). -Kedua, Presiden ikut serta membahas rancangan undang-undang dengan DPR untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat 2). -Ketiga, terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, maka untuk menjadi undang- undang memerlukan pengesahan Presiden (Pasal 20 ayat 4). Dengan demikian, mengenai kuatnya kedudukan dan peran Presiden dalam bidang legislatif selain karena ketentuan UUD 1945, juga oleh karena penguasaan informasi dan mekanisme pengambilan keputusan di kalangan pemerintah. Semoga membantu ya !