Sinar C

15 September 2024 15:03

Iklan

Sinar C

15 September 2024 15:03

Pertanyaan

Bagaimana tanggapan para peserta BPUPKI terhadap gagasan Soepomo, Moh Yamin, dan Sukarno?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

06

:

42

:

20

Klaim

4

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Rania R

15 September 2024 21:48

Jawaban terverifikasi

<p>Tanggapan para peserta BPUPKI terhadap gagasan-gagasan yang diajukan oleh Soepomo, Mohammad Yamin, dan Sukarno beragam, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar negara dan arah Indonesia merdeka. Berikut adalah gambaran umum tentang respons terhadap gagasan ketiga tokoh tersebut:</p><p><strong>1. Gagasan Soepomo</strong></p><p>• Soepomo mengusulkan konsep <strong>negara</strong> <strong>integralistik</strong>, di mana negara dilihat sebagai satu kesatuan organik yang tidak terpisah-pisah antara individu dan negara. Menurutnya, dalam negara integralistik, kepentingan individu harus menyatu dengan kepentingan negara.<br>• <strong>Tanggapan peserta BPUPKI:</strong><br>Beberapa peserta setuju dengan konsep ini karena dianggap cocok untuk masyarakat Indonesia yang masih erat dengan gotong royong dan kebersamaan. Namun, ada juga yang mengkritik bahwa konsep ini bisa mengarah pada otoritarianisme, di mana negara terlalu dominan dan menekan hak-hak individu.</p><p><strong>2. Gagasan Mohammad Yamin</strong></p><p>• Mohammad Yamin mengusulkan lima dasar negara dalam pidatonya pada 29 Mei 1945, yang kemudian dikenal sebagai versi awal dari <strong>Pancasila</strong>. Lima dasar tersebut adalah <strong>perikemanusiaan, peri kebangsaan, permusyawaratan, kesejahteraan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.</strong><br>• <strong>Tanggapan</strong> <strong>peserta</strong> <strong>BPUPKI:</strong><br>Sebagian besar peserta menghargai gagasan Yamin, terutama karena ia menekankan pentingnya kebangsaan dan kemanusiaan, dua nilai yang dianggap penting untuk menyatukan Indonesia yang beragam. Namun, ada pula yang merasa bahwa konsep tersebut masih perlu diperdalam, terutama terkait hubungan antara agama dan negara.</p><p><strong>3. Gagasan Sukarno</strong></p><p>• Sukarno menyampaikan gagasan lima dasar negara yang juga dikenal sebagai <strong>Pancasila</strong> pada 1 Juni 1945. Pancasila versi Sukarno adalah <strong>Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.</strong><br>• <strong>Tanggapan</strong> <strong>peserta</strong> <strong>BPUPKI:</strong><br>Banyak peserta yang setuju dengan gagasan Sukarno karena dianggap berhasil merangkum berbagai unsur yang dapat menyatukan Indonesia. Gagasannya diterima secara positif oleh mayoritas peserta karena mencakup aspek kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan nilai agama. Namun, ada perdebatan mengenai penekanan pada aspek <strong>Ketuhanan</strong>, dengan beberapa peserta menginginkan penekanan yang lebih kuat pada peran agama dalam negara.</p><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Masing-masing gagasan dari Soepomo, Yamin, dan Sukarno mendapatkan respons yang bervariasi dari peserta BPUPKI. Beberapa peserta mendukung gagasan yang diajukan, sementara yang lain memberikan kritik atau alternatif pandangan. Perdebatan ini mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara kebangsaan, demokrasi, agama, dan hak-hak individu dalam merumuskan dasar negara Indonesia yang sesuai dengan karakter bangsa.</p>

Tanggapan para peserta BPUPKI terhadap gagasan-gagasan yang diajukan oleh Soepomo, Mohammad Yamin, dan Sukarno beragam, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar negara dan arah Indonesia merdeka. Berikut adalah gambaran umum tentang respons terhadap gagasan ketiga tokoh tersebut:

1. Gagasan Soepomo

• Soepomo mengusulkan konsep negara integralistik, di mana negara dilihat sebagai satu kesatuan organik yang tidak terpisah-pisah antara individu dan negara. Menurutnya, dalam negara integralistik, kepentingan individu harus menyatu dengan kepentingan negara.
Tanggapan peserta BPUPKI:
Beberapa peserta setuju dengan konsep ini karena dianggap cocok untuk masyarakat Indonesia yang masih erat dengan gotong royong dan kebersamaan. Namun, ada juga yang mengkritik bahwa konsep ini bisa mengarah pada otoritarianisme, di mana negara terlalu dominan dan menekan hak-hak individu.

2. Gagasan Mohammad Yamin

• Mohammad Yamin mengusulkan lima dasar negara dalam pidatonya pada 29 Mei 1945, yang kemudian dikenal sebagai versi awal dari Pancasila. Lima dasar tersebut adalah perikemanusiaan, peri kebangsaan, permusyawaratan, kesejahteraan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tanggapan peserta BPUPKI:
Sebagian besar peserta menghargai gagasan Yamin, terutama karena ia menekankan pentingnya kebangsaan dan kemanusiaan, dua nilai yang dianggap penting untuk menyatukan Indonesia yang beragam. Namun, ada pula yang merasa bahwa konsep tersebut masih perlu diperdalam, terutama terkait hubungan antara agama dan negara.

3. Gagasan Sukarno

• Sukarno menyampaikan gagasan lima dasar negara yang juga dikenal sebagai Pancasila pada 1 Juni 1945. Pancasila versi Sukarno adalah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tanggapan peserta BPUPKI:
Banyak peserta yang setuju dengan gagasan Sukarno karena dianggap berhasil merangkum berbagai unsur yang dapat menyatukan Indonesia. Gagasannya diterima secara positif oleh mayoritas peserta karena mencakup aspek kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan nilai agama. Namun, ada perdebatan mengenai penekanan pada aspek Ketuhanan, dengan beberapa peserta menginginkan penekanan yang lebih kuat pada peran agama dalam negara.

Kesimpulan:

Masing-masing gagasan dari Soepomo, Yamin, dan Sukarno mendapatkan respons yang bervariasi dari peserta BPUPKI. Beberapa peserta mendukung gagasan yang diajukan, sementara yang lain memberikan kritik atau alternatif pandangan. Perdebatan ini mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara kebangsaan, demokrasi, agama, dan hak-hak individu dalam merumuskan dasar negara Indonesia yang sesuai dengan karakter bangsa.


Iklan

Rendi R

Community

21 September 2024 23:02

Jawaban terverifikasi

<p>Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), beberapa tokoh seperti Soepomo, Mohammad Yamin, dan Sukarno mengajukan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Tanggapan para peserta BPUPKI terhadap gagasan mereka sangat beragam, mengingat masing-masing tokoh mengusulkan pandangan yang berbeda terkait dasar negara. Berikut adalah tanggapan terhadap gagasan utama dari ketiga tokoh tersebut:</p><p>1. <strong>Tanggapan Terhadap Gagasan Soepomo</strong></p><ul><li><strong>Gagasan</strong>: Soepomo mengajukan konsep <strong>negara integralistik</strong>, yaitu negara yang mempersatukan semua golongan dan individu tanpa memberikan prioritas kepada satu kelompok atau individu tertentu. Soepomo juga menekankan perlunya "kekeluargaan" sebagai dasar hubungan antara pemerintah dan rakyat, di mana negara tidak berdasarkan demokrasi liberal atau individualisme Barat, tetapi menekankan persatuan nasional yang harmonis.</li><li><strong>Tanggapan Peserta</strong>: Gagasan Soepomo mendapat dukungan dari beberapa peserta BPUPKI, terutama dari kalangan yang mendukung konsep persatuan dan kedaulatan negara yang kuat. Namun, ada juga yang mengkritik pandangan ini karena dianggap terlalu sentralistik dan kurang memberikan ruang bagi kebebasan individu serta hak-hak rakyat. Peserta yang berorientasi pada demokrasi liberal dan hak asasi manusia tidak sependapat dengan pendekatan integralistik ini.</li></ul><p>2. <strong>Tanggapan Terhadap Gagasan Mohammad Yamin</strong></p><ul><li><strong>Gagasan</strong>: Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara yang mengacu pada <strong>persatuan</strong>, <strong>kebangsaan</strong>, dan <strong>kedaulatan rakyat</strong>. Dalam pidatonya, Yamin menekankan pentingnya unsur historis dan budaya bangsa Indonesia sebagai fondasi dasar negara. Ia juga menyebutkan bahwa dasar negara harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, termasuk kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yamin menyampaikan gagasan ini baik secara lisan maupun tertulis.</li><li><strong>Tanggapan Peserta</strong>: Usulan Yamin mendapat sambutan positif dari sebagian besar peserta BPUPKI karena menekankan pentingnya persatuan nasional dan kebangsaan. Namun, ada beberapa peserta yang mempertanyakan kejelasan mengenai hubungan antara kebangsaan dan agama dalam gagasannya. Beberapa pihak juga meragukan bahwa semua nilai yang diusulkan dapat dijadikan sebagai dasar negara yang kohesif dan mudah diimplementasikan.</li></ul><p>3. <strong>Tanggapan Terhadap Gagasan Sukarno</strong></p><ul><li><strong>Gagasan</strong>: Sukarno mengajukan konsep <strong>Pancasila</strong> sebagai dasar negara yang terdiri dari lima prinsip utama: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila ini merupakan gagasan yang berupaya menyatukan berbagai ideologi dan pandangan yang ada di BPUPKI saat itu. Sukarno juga mengajukan konsep “ekasila” yang mempersatukan kelima prinsip itu dalam satu nilai dasar: gotong-royong.</li><li><strong>Tanggapan Peserta</strong>: Pidato Sukarno sangat diapresiasi oleh banyak peserta karena berhasil memberikan jalan tengah antara berbagai ideologi yang sedang diperdebatkan. Pancasila dianggap sebagai kompromi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, baik nasionalis, agama, maupun sosial-ekonomi. Namun, beberapa peserta dari kelompok Islam menginginkan agar unsur agama, khususnya Islam, lebih dominan dan eksplisit dalam dasar negara. Meski demikian, gagasan Pancasila secara umum diterima sebagai fondasi yang inklusif.</li></ul><p>Kesimpulan:</p><p>Tanggapan peserta BPUPKI terhadap gagasan Soepomo, Mohammad Yamin, dan Sukarno mencerminkan dinamika perdebatan yang cukup intens mengenai arah dan dasar negara Indonesia. Gagasan Soepomo lebih condong pada negara integralistik, yang mendapat dukungan tetapi juga kritik karena kurang memberi ruang bagi hak individu. Gagasan Yamin berfokus pada kebangsaan dan kedaulatan rakyat, mendapat dukungan yang cukup besar, tetapi dipertanyakan dalam hal kejelasan hubungannya dengan agama. Sementara itu, gagasan Pancasila dari Sukarno mendapatkan apresiasi luas sebagai kompromi yang dapat menyatukan berbagai pandangan dan ideologi di dalam BPUPKI, meskipun tetap menghadapi tantangan dari kelompok yang menginginkan penekanan lebih pada nilai-nilai agama.</p>

Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), beberapa tokoh seperti Soepomo, Mohammad Yamin, dan Sukarno mengajukan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Tanggapan para peserta BPUPKI terhadap gagasan mereka sangat beragam, mengingat masing-masing tokoh mengusulkan pandangan yang berbeda terkait dasar negara. Berikut adalah tanggapan terhadap gagasan utama dari ketiga tokoh tersebut:

1. Tanggapan Terhadap Gagasan Soepomo

  • Gagasan: Soepomo mengajukan konsep negara integralistik, yaitu negara yang mempersatukan semua golongan dan individu tanpa memberikan prioritas kepada satu kelompok atau individu tertentu. Soepomo juga menekankan perlunya "kekeluargaan" sebagai dasar hubungan antara pemerintah dan rakyat, di mana negara tidak berdasarkan demokrasi liberal atau individualisme Barat, tetapi menekankan persatuan nasional yang harmonis.
  • Tanggapan Peserta: Gagasan Soepomo mendapat dukungan dari beberapa peserta BPUPKI, terutama dari kalangan yang mendukung konsep persatuan dan kedaulatan negara yang kuat. Namun, ada juga yang mengkritik pandangan ini karena dianggap terlalu sentralistik dan kurang memberikan ruang bagi kebebasan individu serta hak-hak rakyat. Peserta yang berorientasi pada demokrasi liberal dan hak asasi manusia tidak sependapat dengan pendekatan integralistik ini.

2. Tanggapan Terhadap Gagasan Mohammad Yamin

  • Gagasan: Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara yang mengacu pada persatuan, kebangsaan, dan kedaulatan rakyat. Dalam pidatonya, Yamin menekankan pentingnya unsur historis dan budaya bangsa Indonesia sebagai fondasi dasar negara. Ia juga menyebutkan bahwa dasar negara harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, termasuk kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yamin menyampaikan gagasan ini baik secara lisan maupun tertulis.
  • Tanggapan Peserta: Usulan Yamin mendapat sambutan positif dari sebagian besar peserta BPUPKI karena menekankan pentingnya persatuan nasional dan kebangsaan. Namun, ada beberapa peserta yang mempertanyakan kejelasan mengenai hubungan antara kebangsaan dan agama dalam gagasannya. Beberapa pihak juga meragukan bahwa semua nilai yang diusulkan dapat dijadikan sebagai dasar negara yang kohesif dan mudah diimplementasikan.

3. Tanggapan Terhadap Gagasan Sukarno

  • Gagasan: Sukarno mengajukan konsep Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari lima prinsip utama: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila ini merupakan gagasan yang berupaya menyatukan berbagai ideologi dan pandangan yang ada di BPUPKI saat itu. Sukarno juga mengajukan konsep “ekasila” yang mempersatukan kelima prinsip itu dalam satu nilai dasar: gotong-royong.
  • Tanggapan Peserta: Pidato Sukarno sangat diapresiasi oleh banyak peserta karena berhasil memberikan jalan tengah antara berbagai ideologi yang sedang diperdebatkan. Pancasila dianggap sebagai kompromi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, baik nasionalis, agama, maupun sosial-ekonomi. Namun, beberapa peserta dari kelompok Islam menginginkan agar unsur agama, khususnya Islam, lebih dominan dan eksplisit dalam dasar negara. Meski demikian, gagasan Pancasila secara umum diterima sebagai fondasi yang inklusif.

Kesimpulan:

Tanggapan peserta BPUPKI terhadap gagasan Soepomo, Mohammad Yamin, dan Sukarno mencerminkan dinamika perdebatan yang cukup intens mengenai arah dan dasar negara Indonesia. Gagasan Soepomo lebih condong pada negara integralistik, yang mendapat dukungan tetapi juga kritik karena kurang memberi ruang bagi hak individu. Gagasan Yamin berfokus pada kebangsaan dan kedaulatan rakyat, mendapat dukungan yang cukup besar, tetapi dipertanyakan dalam hal kejelasan hubungannya dengan agama. Sementara itu, gagasan Pancasila dari Sukarno mendapatkan apresiasi luas sebagai kompromi yang dapat menyatukan berbagai pandangan dan ideologi di dalam BPUPKI, meskipun tetap menghadapi tantangan dari kelompok yang menginginkan penekanan lebih pada nilai-nilai agama.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

JELASKAN YANG DIMAKSUD DENGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI!

9

5.0

Jawaban terverifikasi