bagaimana penerapan perlindungan HAM pada masa kepemimpinan Soeharto?

Selama masa kepemimpinan Soeharto di Indonesia, terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Meskipun rezim Orde Baru didirikan dengan tujuan membawa stabilitas dan pembangunan ekonomi ke negara tersebut, terdapat laporan luas tentang penyalahgunaan hak asasi manusia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto menerapkan sensor yang ketat, membatasi kebebasan berbicara, dan menindas segala bentuk perlawanan atau oposisi. Salah satu cara utama di mana hak asasi manusia dilanggar selama kepemimpinan Soeharto adalah melalui penggunaan kekuatan militer untuk menekan segala bentuk perlawanan. Hal ini terutama terlihat di wilayah seperti Timor Timur, di mana militer Indonesia melancarkan kampanye brutal terhadap penduduk setempat. Selain itu, terdapat laporan tentang penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap aktivis politik dan individu yang kritis terhadap pemerintah. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan pemerintah lebih memperburuk situasi hak asasi manusia di Indonesia selama periode ini. Secara keseluruhan, penerapan perlindungan hak asasi manusia selama kepemimpinan Soeharto sangat kurang, dengan banyak pelanggaran yang terjadi terjadi di seluruh negara. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa kepemimpinan Soeharto mencakup berbagai aspek, mulai dari pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul, hingga penggunaan kekerasan dan represi terhadap siapa pun yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim. Selain itu, kebebasan pers juga sangat terbatas selama masa pemerintahan Soeharto, dengan banyak media yang dikendalikan oleh pemerintah atau kelompok yang berhubungan dengan pemerintah. Hal ini menyebabkan minimnya ruang untuk kritik terhadap kebijakan pemerintah dan menyebabkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi terbatas dan terkadang tidak objektif. Dengan demikian, penerapan perlindungan hak asasi manusia pada masa kepemimpinan Soeharto dapat dikatakan sangat minim dan bahkan terdapat banyak pelanggaran yang terjadi di berbagai bidang. Hal ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlunya sistem yang transparan, akuntabel, dan menghormati kebebasan individu dalam sebuah negara.