Nazwa M

06 Oktober 2023 11:40

Iklan

Nazwa M

06 Oktober 2023 11:40

Pertanyaan

bagaimana mekanisme perubahan uud?

bagaimana mekanisme perubahan uud?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

02

:

36

:

54

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Vincent M

Community

06 Oktober 2023 12:03

Jawaban terverifikasi

<p>Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) atau konstitusi sebuah negara biasanya diatur dalam ketentuan konstitusi itu sendiri. Prosedur perubahan UUD dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada sistem hukum dan politik negara tersebut. Namun, ada beberapa mekanisme umum yang sering digunakan untuk mengubah UUD:</p><p>Amandemen Konstitusi: Ini adalah cara paling umum untuk mengubah UUD. Proses amandemen biasanya melibatkan langkah-langkah berikut: a. Proposal Amandemen: Seorang anggota parlemen, komisi konstitusi, atau badan yang ditunjuk mengusulkan perubahan tertentu pada UUD. b. Persetujuan Legislatif: Proposal amandemen harus disetujui oleh suara mayoritas atau persentase yang ditentukan dalam badan legislatif negara tersebut, seperti parlemen atau kongres. c. Referendum: Beberapa negara mungkin mensyaratkan bahwa perubahan konstitusi harus disetujui oleh pemilih melalui referendum atau pemungutan suara rakyat. d. Ratifikasi: Setelah persetujuan legislatif atau referendum, amandemen biasanya harus diratifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti kepala negara atau penguasa tertinggi lainnya, sebelum menjadi bagian resmi dari UUD.</p><p>Konvensi Konstitusi: Beberapa negara dapat mengadakan konvensi konstitusi khusus yang bertugas mengubah atau menyusun kembali UUD. Konvensi ini terdiri dari perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat atau badan pemerintah, dan mereka berdiskusi dan merumuskan perubahan konstitusi.</p><p>Keputusan Mahkamah Konstitusi: Dalam beberapa kasus, perubahan UUD dapat melalui interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini dapat memutuskan bahwa suatu pasal dalam UUD sudah tidak berlaku lagi atau perlu diberikan interpretasi yang berbeda.</p><p>Revolusi atau Perubahan Kekuasaan: Kadang-kadang, perubahan UUD dapat terjadi melalui revolusi atau pergantian rezim, di mana kekuasaan berpindah tangan dan konstitusi dapat diubah atau digantikan sepenuhnya.</p><p>Penting untuk dicatat bahwa proses perubahan UUD harus sesuai dengan aturan yang diatur dalam UUD itu sendiri. Mekanisme dan persyaratan ini bisa sangat berbeda antara negara-negara, sehingga penting untuk memahami konstitusi dan hukum negara tertentu untuk memahami bagaimana perubahan UUD dapat terjadi dalam konteks tersebut.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) atau konstitusi sebuah negara biasanya diatur dalam ketentuan konstitusi itu sendiri. Prosedur perubahan UUD dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada sistem hukum dan politik negara tersebut. Namun, ada beberapa mekanisme umum yang sering digunakan untuk mengubah UUD:

Amandemen Konstitusi: Ini adalah cara paling umum untuk mengubah UUD. Proses amandemen biasanya melibatkan langkah-langkah berikut: a. Proposal Amandemen: Seorang anggota parlemen, komisi konstitusi, atau badan yang ditunjuk mengusulkan perubahan tertentu pada UUD. b. Persetujuan Legislatif: Proposal amandemen harus disetujui oleh suara mayoritas atau persentase yang ditentukan dalam badan legislatif negara tersebut, seperti parlemen atau kongres. c. Referendum: Beberapa negara mungkin mensyaratkan bahwa perubahan konstitusi harus disetujui oleh pemilih melalui referendum atau pemungutan suara rakyat. d. Ratifikasi: Setelah persetujuan legislatif atau referendum, amandemen biasanya harus diratifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti kepala negara atau penguasa tertinggi lainnya, sebelum menjadi bagian resmi dari UUD.

Konvensi Konstitusi: Beberapa negara dapat mengadakan konvensi konstitusi khusus yang bertugas mengubah atau menyusun kembali UUD. Konvensi ini terdiri dari perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat atau badan pemerintah, dan mereka berdiskusi dan merumuskan perubahan konstitusi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi: Dalam beberapa kasus, perubahan UUD dapat melalui interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini dapat memutuskan bahwa suatu pasal dalam UUD sudah tidak berlaku lagi atau perlu diberikan interpretasi yang berbeda.

Revolusi atau Perubahan Kekuasaan: Kadang-kadang, perubahan UUD dapat terjadi melalui revolusi atau pergantian rezim, di mana kekuasaan berpindah tangan dan konstitusi dapat diubah atau digantikan sepenuhnya.

Penting untuk dicatat bahwa proses perubahan UUD harus sesuai dengan aturan yang diatur dalam UUD itu sendiri. Mekanisme dan persyaratan ini bisa sangat berbeda antara negara-negara, sehingga penting untuk memahami konstitusi dan hukum negara tertentu untuk memahami bagaimana perubahan UUD dapat terjadi dalam konteks tersebut.

 

 


Iklan

INDO I

07 Oktober 2023 00:51

Jawaban terverifikasi

Untuk mengubah pasal UUD 1945, Sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal UUD 1945 dilakukan dengan persetujuan 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

mengapa tanggung jawab sangat penting dalam diri seseorang?

17

0.0

Jawaban terverifikasi