Bagaimana kedudukan Ketetapan MPR dalam tata hukum Indonesia?

Jawaban yang benar adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang. Pembahasan: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang umum disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, merupakan suatu bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPR ini berkedudukan sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.