Bagaimana good governance menurut UNDP?

Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP : Partisipasi Masyarakat memiliki hak suara yang sama, Aturan hukum: Berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, Transparansi: Proses kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas. Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Good governance dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. United Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa good governance memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: 1. Partisipasi Masyarakat memiliki hak suara yang sama. 2. Aturan hukum: Berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh. 3. Transparansi: Proses kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas. 4. Daya Tanggap: Setiap institusi diarahkan pada upaya melayani pihak berkepentingan. 5. Berorientasi Konsensus: Bertindak sebagai penengah dalam kepentingan berbeda. 6. Berkeadilan: Kesempatan yang sama baik terhadap perempuan maupun laki-laki. 7. Efektivitas dan Efisiensi: Hasil kegiataan kelembagaan harus sesuai kebutuhan. 8. Akuntabilitas: Pemimpin memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik. 9. Bervisi Strategis: Sudut pandang yang luas dan berkelanjutan. Jadi, prinsip-prinsip good governance menurut UNDP : Partisipasi Masyarakat memiliki hak suara yang sama, Aturan hukum: Berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, Transparansi: Proses kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas.