Bacalah berita berikut! Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (PKS) segera disahkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021, Wakil Komnas Perempuan mengatakan bahwa pengesahan RUU PKS dalam prolegnas prioritas perlu segera dilakukan agar pemerintah, DPR, dan organisasi masyarakat Spil dapat membahas substansi aturannya. Sumber: https://bit.ly/3s071mt, diakses 24 Februari 2021 Jika dikaitkan dengan hukum berdasarkan waktu berlakunya dapat disimpulkan bahwa.... a. rancangan dalam prolegnas akan diakui sebagai ius constitutum apabila sudah disetujui dan diundangkan dalam lembaran negara b. DPR menjadi satu-satunya lembaga yang akan mengesahkan rancangan dalam prolegnas sebagai ius constituendum c. permintaan komnas perempuan tidak bertentangan dengan hukum pidana karena dilakukan secara bertanggung jawab d. seluruh rancangan dalam program legislasi nasional harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara e. rancangan dalam prolegnas harus di- prioritaskan demi tegaknya hukum pidana di Indonesia

Question

e. Rancangan dalam prolegnas harus diprioritaskan demi tegaknya hukum pidana di Indonesia

Dalam hal ini, prioritas untuk menyahkan rancangan undang-undang PKS dalam program legislasi nasional menunjukkan pentingnya tegaknya hukum pidana terkait kekerasan seksual di Indonesia

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Pertanyaan serupa