Arti penting pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi dari sudut ketatanegaraan adalah ... . a. mematahkan anggapan bahwa Indonesia telah hancur b. mendukung perjuangan fisik yang dilakukan oleh tentara c. menarik dukungan dan simpati internasional d. mempertahankan kelangsungan pemerintahan Indonesia setelah Agresi Militer Belanda II

Hai Al, kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat adalah yang d. mempertahankan kelangsungan pemerintahan Indonesia setelah Agresi Militer Belanda II. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Pada 14 Januari 1946 ibu kota negara Indonesia yang tadinya di Jakarta di pindahkan ke Yogyakarta. Pada 19 Desember 1948, ibu kota Yogyakarta berhasil dikuasai Benlanda pada saat Agresi Militer Belanda II dan pada waktu itu para pemimpin Indonesia, seperti Sukarno, Moh Hatta dan Sutan Syahrir, dan Agus Salim ditangkap dan diasingkan Belanda ke daerah luar Jawa, sehingga akan terjadi kekosongan pemerintahan. Ternyata sebelum ditanggkap, Sukarno dan Moh. Hatta menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan sementara. Mendengar ibu kota lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, Safruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, panglima tentara dan teritorium Sumatera mengunjungi Teuku Mohammad Haasan, Gubernur Sumatera di kediamannya mengadakan perundingan. Kemudian mereka langsung menuju Halaban, dan di sana mereka membentuk PDRI, (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) atau Kabinet Darurat yang di pimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Peran PDRI adalah mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dengan cara mengisi kekosongan pemerintahan, menjalin hubungan dengan negara-negara lain, dan memberi informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan Indonesia dengan cara disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia agar negara-negara lain tahu mengenai keadaan Indonesia yang sesungguhnya. PDRI berakhir ketika perjanjian Roem-Royen yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia disahkan pada 1 Juli 1949 tercapai. Pada tanggal 13 Juli 1949 Presiden RI Ir. Sukarno dan Moh. Hatta kembali ke Yogyakarta dan Syarifuddin mengembalikan mandatnya pada Ir. Soekarno sebagai kepala negara. Semoga membantu yaa :))