Apakah yang dimaksud lembaga pemerintahan non-kementerian ?

Halo, Hasna! Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu yaa. Jawaban singkat atas pertanyaan tersebut adalah bahwa lembaga pemerintah non Kementerian merupakan suatu lembaga atau institusi yang membantu tugas-tugas khusus Presiden namun tidak masuk dalam struktur Kementerian Negara, dimana lembaga tersebut bertanggung jawab langsung pada Presiden. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut : Mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 ( amendemen kedua) Pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan secara tegas bahwa Menteri-Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin suatu departemen/Kementerian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri yang memimpin suatu Kementerian. Disamping kedua Perundang-Undangan tersebut, juga terdapat ketentuan lain terkait para pembantu Presiden, yaitu KEPPRES 103 tahun 2001. Pasal 1 dan 2 KEPPRES 103 tahun 2001 pada intinya menjelaskan bahwa Presiden untuk urusan khusus tertentu, dibantu oleh Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung pada Presiden namun tidak masuk dalam Kementerian Negara, bahkan mendasarkan dari hirarki pertanggungjawaban, LPND bertanggung jawab langsung pada Presiden. KEPPRES terkait LPND tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan , terakhir perubahan kedelapan, yang pada pokoknya merubah nomenklatur LPND menjadi Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK), sehingga berakibat istilah departemen sudah tidak digunakan lagi. Mendasarkan pada pasal 3 KEPPRES 103 tahun 2001, pembantu Presiden non Kementerian tersebut diantaranya adalah : BPOM. BIN. ANRI, LAN, BKN, BULOG, BKKBN dan banyak lagi. Setiap LPNK tersebut dipimpin oleh seorang Kepala. Dari penjelasan diatas , dapat disimpulkan bahwa lembaga pemerintah non Kementerian merupakan suatu lembaga atau institusi yang membantu tugas-tugas khusus Presiden namun tidak masuk dalam struktur Kementerian Negara, dimana lembaga tersebut bertanggung jawab langsung pada Presiden. Demikian. Hasna. Semoga membantu ya.. :)