Apakah upaya perlindungan dan pemajuan HAM hanya berpedoman pada Pancasila?

Jawaban yang benar adalah upaya perlindungan dan pemajuan HAM tidak hanya berpedoman pada Pancasila saja, melainkan juga pada instrumen lainnya, yaitu Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal HAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan peraturan lainnya yang terkait. HAM (hak asasi manusia) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai warga negara, yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi kapanpun dan dimanapun berada. Upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia tidak hanya berpedoman pada Pancasila saja melainkan juga berpedoman pada instrumen nasional dan internasional. Berikut adalah instrumen nasional HAM: 1. Tap MPR No. XVII/MPR/1998. 2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 4. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang terkait. Adapun instrumen internasional HAM antara lain: 1. Piagam PBB 1945. 2. Deklarasi Universal HAM 1948. 3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 4. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 5. Instrumen HAM internasional lainnya. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan dan pemajuan HAM tidak hanya berpedoman pada Pancasila saja, melainkan juga pada instrumen lainnya, yaitu Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal HAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan peraturan lainnya yang terkait.