Apakah dasar hukum peralihan pengangkatan B.J. Habibie menjadi presiden RI yang ketiga? a. Keputusan presiden. b. Ketetapan MPR. c. Pasal 8 UUD 1945. d. Pasal 18 UUD 1945.

<p>Jawaban yang paling tepat adalah c. Pasal 8 UUD 1945.</p><p>&nbsp;</p><p>Pada 21 Mei 1998 Presiden meletakkan kekuasannya di depan Mahkamah Agung. Saat itu beliau mengemukakan alasannya diantaranya sebagai berikut.</p><p>1. Tidak terbentuknya Komite Reformasi karena tidak adanya tanggapan mengenai rencana tersebut.</p><p>2. Tidak terbentuknya Kabinet Pembangunan VII.</p><p>3. Wakil presiden akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung.</p><p>&nbsp;</p><p>Setelah itu acara dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan dari B.J Habibie sebagai Presiden. Adapun dasar yang digunakan pada pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi, "Bila presiden mangkat, berhenti, atau tidak tidak dapat melakukan kewajibannya, ia digantikan oleh presiden sampai habis waktunya."</p>