apabila masyarakat memandang bahwa nilai instrumental bertentangan dengan nilai dasar maka ia dapat melaporkan hal tersebut kepada

<p>Apabila masyarakat memandang bahwa nilai instrumental (pelaksanaan atau implementasi dari nilai-nilai tertentu) bertentangan dengan nilai dasar (seperti yang tercantum dalam Pancasila), maka mereka dapat melaporkan hal tersebut kepada berbagai pihak atau lembaga, tergantung pada konteks dan persoalan yang dihadapi. Beberapa pihak yang bisa dilaporkan adalah:</p><p><strong>Badan Legislatif</strong>: Masyarakat dapat melaporkan keberatan atau ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau undang-undang dengan nilai-nilai dasar kepada anggota parlemen atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). DPR memiliki kewenangan untuk memperjuangkan revisi atau perubahan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar.</p><p><strong>Pemerintah</strong>: Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah, terutama kepada instansi yang bertanggung jawab dalam bidang terkait, seperti Kementerian atau lembaga terkait. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan atau tindakan yang dilaporkan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.</p><p><strong>Lembaga Hukum</strong>: Jika masalah tersebut melibatkan pelanggaran hukum atau perlunya interpretasi hukum yang lebih mendalam, masyarakat dapat melaporkan kepada lembaga penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Mereka dapat melakukan penyelidikan dan proses hukum yang sesuai.</p>