Aqila A

07 Mei 2022 04:11

Iklan

Aqila A

07 Mei 2022 04:11

Pertanyaan

apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah indonesia agar setiap sengketa wilayah dimenangkan oleh indonesia

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

14

:

01

:

29

Klaim

1

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

A. Thoriq

Mahasiswa/Alumni Universitas Sriwijaya

07 Mei 2022 11:15

Jawaban terverifikasi

Hallo Aqila, kakak bantu jawab ya. Jadi, pemerintah Indonesia bisa melakukan penyelesaian berkaitan dengan sengketa wilayah dengan menggunakan cara ligitasi dan non ligitasi. Untuk lebih jelasnya simak pembahasan berikut. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bisa melakukan penyelesaian berkaitan dengan sengketa wilayah dengan menggunakan cara ligitasi dan non ligitasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia bisa melakukan penyelesaian berkaitan dengan sengketa wilayah dengan menggunakan cara ligitasi dan non ligitasi. Semoga membantu ya^^


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

8

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

10

2.2

Lihat jawaban (3)