Danish A

06 April 2022 10:42

Iklan

Danish A

06 April 2022 10:42

Pertanyaan

Apa yang melatarbelakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

04

:

56

:

01

Klaim

1

3

Jawaban terverifikasi

Iklan

Anisa A

07 April 2022 00:37

Jawaban terverifikasi

Hallo, Danish A. Saya akan menjawab pertanyaan anda ! Jawaban : Yang melatar belakangi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintah Malaysia adalah klaim kedua negara atas kepemilikan dan kedaulatan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan di lepas pantai pulau Kalimantan. Hal ini karena batas wilayah kedua negara di sekitar pulau ini belum disepakati. Semoga membantu !


Iklan

S. Suryanti

Mahasiswa/Alumni Universitas Tarumanagara

06 April 2022 12:37

Jawaban terverifikasi

Halo Danish A, kakak bantu jawab ya. Jawaban: klaim kedua negara atas kepemilikan dan kedaulatan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan di lepas pantai pulau Kalimantan. Hal ini karena batas wilayah kedua negara di sekitar pulau ini belum disepakati. Cermati penjelasan berikut ya! Perselisihan Ligitan dan Sipadan adalah sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia atas dua pulau di Laut Sulawesi tersebut. Perselisihan tersebut dimulai pada tahun 1969 dan diselesaikan oleh keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002, yang berpendapat bahwa kedua pulau tersebut termasuk wilayah Malaysia. Kedaulatan atas pulau-pulau tersebut telah diperdebatkan oleh Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969 dan semakin sengit pada tahun 1991 ketika Indonesia menemukan bahwa Malaysia telah membangun beberapa fasilitas wisata di pulau Sipadan. Indonesia mengklaim telah membuat kesepakatan verbal dengan Malaysia pada tahun 1969 untuk membahas sengekta tentang kedaulatan atas pulau-pulau tersebut. Namun Malaysia membantah adanya kesepakatan, dan menganggap bahwa pulau-pulau tersebut selalu menjadi bagian dari wilayah negara bagian Sabah. Pada tanggal 2 November 1998, kedua negara sepakat untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Kedua pulau tersebut pada awalnya dianggap oleh Mahkamah internasional sebagai terra nullius (tanah tak bertuan). Tapi bekas penjajah Malaysia, Inggris Raya, telah lebih banyak melakukan pembangunan di pulau-pulau tersebut, dibandingkan dengan bekas penjajah Indonesia, Belanda. Pembangunan di Sipadan dan Ligitan ini dilanjutkan oleh Malaysia setelah negara itu merdeka. Dengan demikian, yang melatarbelakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia adalah klaim kedua negara atas kepemilikan dan kedaulatan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan di lepas pantai pulau Kalimantan. Hal ini karena batas wilayah kedua negara di sekitar pulau ini belum disepakati. Semoga bermanfaat ya.


Muhammad S

19 Mei 2022 07:04

lajn bkaxkcadnckqdkvqdcndqpjb qdjb pqdlj dcbiqh diqdh uhq gudp qdug hpud pubqd jbadn jdk bkafkb qdjvndpjcndohbc dohchpndcj nda udcj. djcnbdjcdjbcbnpudcjnlsbjskbcs jcppjqdcjbscjbwcjbcjbsjcbwkcbcwknwkbccenicbwkkbfwfkbwifbfihwfjwgngngngnqGbQgNtQnQgNQgNqtNqtNqtnQtntqNqtnqgNqgNqtNtNqTNqtNqtNqyNqtnQtN efFbwtwhbwgbBwgwtnGwnFbwwTbqFBqtBqfnqTNqTnqTNwtNtwNwtNTwNtWnt


Aulia A

30 Maret 2023 01:36

Mendoo

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

16

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

11

2.2

Lihat jawaban (3)