apa tindakan pemerintah sebagai tindak lanjut dekrit presiden?

Halo Salsa, kaka bantu jawab ya. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menindak lanjuti Dekrit Presiden adalah, membentuk kabinet kerja, membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR GR, membentuk MPRS dan DPAS, membentuk Front Nasional, dan membentuk Deparnas. Yuk simak pembahasannya! Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Konstituante dan rentetan peristiwa politik selama masa demokrasi liberal mencapai klimaksnya pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno di Istana Merdeka mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Pasca pembacaan Dekret Presiden, beberapa hal yang dilakukan Presiden, adalah: 1. Presiden Sukarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja. 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. 3. Membentuk lembaga baru yakni MPRS, dan DPAS. Pembentukan MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. DPAS dibentuk dengan berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. 4. Membentuk Front Nasional, yakni sebuah institusi kenegaraan yang dibentuk melalui Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Tujuannya untuk memobilisasi massa demi kepentingan nasional. 5. Membentuk Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus 1959. Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 80 tahun1958. Tugasnya adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Semoga membantu ya :)