Apa saja pelanggaran administrasi pemerintahan orde baru sehingga dilengserkan oleh orde reformasi

Pelanggaran administrasi pemerintahan Orde Baru yang menjadi salah satu faktor pendorong lengsernya rezim tersebut sangat beragam dan kompleks. Beberapa pelanggaran utama yang sering disebut antara lain: * Korupsi: Praktik korupsi terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah. Korupsi ini melibatkan berbagai sektor, seperti proyek infrastruktur, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa. Korupsi yang merajalela ini menyebabkan ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. * Kolusi: Kolusi antara pemerintah, pengusaha, dan birokrat terjadi secara sistematis. Hubungan yang tidak sehat ini menguntungkan segelintir kelompok dan merugikan masyarakat banyak. Kolusi ini juga menghambat persaingan sehat dan pertumbuhan ekonomi yang merata. * Nepotisme: Rekrutmen dan promosi pegawai negeri seringkali didasarkan pada hubungan keluarga atau kedekatan pribadi dengan pejabat tinggi. Hal ini menyebabkan banyak pejabat yang tidak kompeten menduduki jabatan penting, sehingga kinerja pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien. * Pelanggaran HAM: Orde Baru mencatat sejarah kelam dalam hal pelanggaran HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang menonjol adalah peristiwa 1965, penembakan misterius (Petrus), penculikan aktivis, dan tragedi Trisakti-Semanggi. Pelanggaran HAM ini menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat dan menjadi salah satu penyebab utama ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. * Monopoli: Pemerintah Orde Baru memberikan sejumlah besar izin usaha kepada kelompok tertentu, sehingga menciptakan monopoli di berbagai sektor. Monopoli ini menghambat persaingan sehat dan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi mahal. * KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme): Ketiga praktik ini saling terkait dan membentuk sistem yang korup. KKN menyebabkan pemerintahan menjadi tidak transparan dan akuntabel, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Akibat dari pelanggaran administrasi pemerintahan Orde Baru: * Ketidakadilan: Pelanggaran administrasi menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan ketidakadilan yang merajalela. * Kemiskinan: Korupsi dan ketidak efisienan pemerintahan menyebabkan sumber daya negara tidak digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat. * Ketidakstabilan politik: Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru memicu berbagai aksi protes dan demonstrasi yang pada akhirnya menggulingkan rezim tersebut. * Kerusakan lingkungan: Kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan dan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Pelanggaran administrasi pemerintahan Orde Baru menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Reformasi yang terjadi setelah Orde Baru bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.