Thasya N

18 Oktober 2022 01:19

Iklan

Thasya N

18 Oktober 2022 01:19

Pertanyaan

Apa Saja Kesepakatan dasar bangsa indonesia dalam mengamandemen/merubah UUD NRI Tahun 1945?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

02

:

45

:

54

Klaim

9

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

F. Kurniararasanty

Mahasiswa/Alumni Universitas Airlangga

18 Oktober 2022 02:20

Jawaban terverifikasi

<p>Jawabannya:</p><p>1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;&nbsp;</p><p>2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;&nbsp;</p><p>3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;&nbsp;</p><p>4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);&nbsp;</p><p>5. Melakukan perubahan dengan cara adendeum</p><p>&nbsp;</p><p>Yuk simak pembahasannya!</p><p>&nbsp;</p><p>UUD NRI tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam aspek pengubahan / amandemen terdapat kesepakatan dasar yang harus dipatuhi. Kesepakatan ini tercantum dalam pasal 37 ayat 5 UUD NRI tahun 1945.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 telah ditentukan sebelumnya dalam Kesepakatan Dasar disusun oleh Panitia Ad Hoc I pada saat proses pembahasan perubahan UUD 1945 dan isi dari kesepakatan dasar yang disepakati tersebut antara lain:</p><p>1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;&nbsp;</p><p>2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;&nbsp;</p><p>3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;&nbsp;</p><p>4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);&nbsp;</p><p>5. Melakukan perubahan dengan cara adendeum.</p><p>&nbsp;</p><p>Jadi, jawabannya sesuai pemaparan di atas ya.</p><p>&nbsp;</p><p>Semoga membantu 😊</p>

Jawabannya:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 

4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); 

5. Melakukan perubahan dengan cara adendeum

 

Yuk simak pembahasannya!

 

UUD NRI tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam aspek pengubahan / amandemen terdapat kesepakatan dasar yang harus dipatuhi. Kesepakatan ini tercantum dalam pasal 37 ayat 5 UUD NRI tahun 1945. 

 

Dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 telah ditentukan sebelumnya dalam Kesepakatan Dasar disusun oleh Panitia Ad Hoc I pada saat proses pembahasan perubahan UUD 1945 dan isi dari kesepakatan dasar yang disepakati tersebut antara lain:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 

4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); 

5. Melakukan perubahan dengan cara adendeum.

 

Jadi, jawabannya sesuai pemaparan di atas ya.

 

Semoga membantu 😊


Iklan

Raafi S

20 Oktober 2022 08:55

Isi dari kesepakatan dasar yang disepakati tersebut antara lain: 1.Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal 5.Melakukan Perubahan dengan Cara Adendum


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Segala sumber kekayaan yang terdapat di Indonesia berada di bawah kekuasaan ... A. negara bekas penjajah B. pejabat negara yang berpengaruh C. pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyat D. pihak swasta E. warga negara Indonesia

16

3.5

Jawaban terverifikasi