Apa perbedaan sistem Ketatanegaraan masa orba dengan sekarang?

<p><strong>Jawaban: terletak pada bentuk negara dan pemerintahannya, kekuasaan pada pemerintahan, kedudukan Kabinet dan Menteri, serta kekuasaan Presiden dan Parlemen.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Orde Baru (1966 - 1998)</strong></p><p>Orde Baru (Orba) merupakan masa yang diawali dengan penumpasan G30S PKI 1 Oktober 1965 dan merupakan tatanan perikehidupan yang mengabdi untuk kepentingan rakyat dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang menciptakan masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.</p><p><strong>Pokok-pokok pikiran pemerintahan Indonesia (Sistem Ketatanegaraan) yang berlaku pada masa Orde Baru:</strong></p><ol><li>Indonesia adalah negara hukum (<i>rechtssaat</i>).</li><li>Sistem pemerintahan presidensiil.</li><li>Sistem konstitusional.</li><li>Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR.</li><li>Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.</li><li>Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR.</li><li>Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR.</li><li>Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.</li><li>Sistem Kepartaian.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong>Era Reformasi (1998 - sekarang)</strong></p><p>Ditandai oleh jatuhnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998. Diawali oleh krisis finansial bangsa Indonesia yang menyebabkan ekonomi melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi dan aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.</p><p><strong>Pokok-pokok pikiran pemerintahan Indonesia (Sistem Ketatanegaraan) yang berlaku pada masa Reformasi:</strong></p><ol><li>Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.</li><li>Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensiil.</li><li>Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.</li><li>Kabinet dan menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.</li><li>Parlemen (MPR) terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu DPR dan DPD, dimana DPR memiliki kekuasaan legislatif dan mengawasi jalannya pemerintahan.</li><li>Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA (Mahkamah Agung) dan badan peradilan dibawahnya.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, perbedaan sistem ketatanegaraan masa Orba dengan sekarang adalah</u></strong><u> </u><strong><u>terletak pada bentuk negara dan pemerintahannya, kekuasaan pada pemerintahan, kedudukan Kabinet dan Menteri, serta kekuasaan Presiden dan Parlemen.</u></strong></p>