Keysha A

14 November 2022 03:57

Iklan

Keysha A

14 November 2022 03:57

Pertanyaan

Apa maksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum ter tinggi di Indonesia?

Apa maksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum ter tinggi di Indonesia?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

01

:

26

:

59

Klaim

3

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Riski S

15 November 2022 06:22

Jawaban terverifikasi

<p><strong>UUD NRI 1945 dijadikan sebagai Sumber hukum tertinggi di Indonesia.</strong></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; artinya UUD 1945 Memiliki kedudukan tertinggi dalam perundang-undangan di Negara Indonesia serta dijadikan sebagai sumber di dalam pembuatan Produk hukum yang ada di &nbsp;Indonesia.</p>

UUD NRI 1945 dijadikan sebagai Sumber hukum tertinggi di Indonesia.

      artinya UUD 1945 Memiliki kedudukan tertinggi dalam perundang-undangan di Negara Indonesia serta dijadikan sebagai sumber di dalam pembuatan Produk hukum yang ada di  Indonesia.


Iklan

Salsabila M

Community

23 Juni 2024 02:39

<p>Maksud dari UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki kedudukan yang paling tinggi dan paling kuat dalam hierarki sistem hukum di Indonesia. Beberapa poin penting yang menjelaskan mengapa UUD 1945 dianggap sebagai sumber hukum tertinggi adalah sebagai berikut:</p><p><strong>Kedudukan Konstitusi</strong>: UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi menetapkan struktur negara, kedudukan lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar lainnya yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.</p><p><strong>Hierarki Sumber Hukum</strong>: Dalam hierarki sumber hukum di Indonesia, UUD 1945 berada di puncak. Artinya, semua peraturan perundang-undangan dan tindakan hukum lainnya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.</p><p><strong>Kekuatan Mengikat</strong>: UUD 1945 memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat terhadap seluruh warga negara Indonesia, pemerintah, dan lembaga negara. Konstitusi ini menetapkan batasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah serta memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara.</p><p><strong>Prosedur Amandemen</strong>: UUD 1945 dapat diamandemen sesuai dengan prosedur yang diatur di dalamnya sendiri. Prosedur amandemen ini menjadikan UUD 1945 dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan bangsa Indonesia.</p><p><strong>Pengawasan Konstitusi</strong>: Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menjamin kepatuhan terhadap konstitusi. MK memastikan bahwa segala bentuk peraturan hukum yang ada tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.</p><p>&nbsp;</p>

Maksud dari UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki kedudukan yang paling tinggi dan paling kuat dalam hierarki sistem hukum di Indonesia. Beberapa poin penting yang menjelaskan mengapa UUD 1945 dianggap sebagai sumber hukum tertinggi adalah sebagai berikut:

Kedudukan Konstitusi: UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi menetapkan struktur negara, kedudukan lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar lainnya yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hierarki Sumber Hukum: Dalam hierarki sumber hukum di Indonesia, UUD 1945 berada di puncak. Artinya, semua peraturan perundang-undangan dan tindakan hukum lainnya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Kekuatan Mengikat: UUD 1945 memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat terhadap seluruh warga negara Indonesia, pemerintah, dan lembaga negara. Konstitusi ini menetapkan batasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah serta memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Prosedur Amandemen: UUD 1945 dapat diamandemen sesuai dengan prosedur yang diatur di dalamnya sendiri. Prosedur amandemen ini menjadikan UUD 1945 dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan bangsa Indonesia.

Pengawasan Konstitusi: Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menjamin kepatuhan terhadap konstitusi. MK memastikan bahwa segala bentuk peraturan hukum yang ada tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

15

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

18

2.2

Lihat jawaban (3)