Naufal A
31 Oktober 2023 12:45
Iklan
Naufal A
31 Oktober 2023 12:45
Pertanyaan
apa isi dari TAP MPR No. 3/MPR/2006?
apa isi dari TAP MPR No. 3/MPR/2006?
2
2
Iklan
Nanda R
Community
26 Mei 2024 05:10
<p>TAP MPR No. 3/MPR/2006 berisi tentang Penetapan dan Sosialisasi Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan ini menetapkan peraturan tata tertib yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan sidang-sidang dan kegiatan lain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).</p><p>Beberapa poin penting dalam TAP MPR No. 3/MPR/2006 meliputi:</p><p><strong>Tata Cara Sidang</strong>:</p><ul><li>Aturan mengenai penyelenggaraan sidang-sidang MPR, termasuk sidang tahunan, sidang umum, dan sidang khusus.</li></ul><p><strong>Hak dan Kewajiban Anggota</strong>:</p><ul><li>Ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban anggota MPR dalam mengikuti sidang dan kegiatan lainnya.</li></ul><p><strong>Prosedur Pengambilan Keputusan</strong>:</p><ul><li>Mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang MPR, termasuk cara pemungutan suara dan kriteria pengambilan keputusan.</li></ul><p><strong>Pembentukan Alat Kelengkapan MPR</strong>:</p><ul><li>Aturan mengenai pembentukan alat kelengkapan MPR seperti komisi-komisi, panitia, dan badan-badan lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsi MPR.</li></ul><p><strong>Etika dan Disiplin</strong>:</p><ul><li>Ketentuan mengenai etika dan disiplin yang harus dipatuhi oleh anggota MPR.</li></ul><p><strong>Sosialisasi Peraturan Tata Tertib</strong>:</p><ul><li>Upaya untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan peraturan tata tertib kepada seluruh anggota MPR serta kepada masyarakat luas.</li></ul>
TAP MPR No. 3/MPR/2006 berisi tentang Penetapan dan Sosialisasi Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan ini menetapkan peraturan tata tertib yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan sidang-sidang dan kegiatan lain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Beberapa poin penting dalam TAP MPR No. 3/MPR/2006 meliputi:
Tata Cara Sidang:
- Aturan mengenai penyelenggaraan sidang-sidang MPR, termasuk sidang tahunan, sidang umum, dan sidang khusus.
Hak dan Kewajiban Anggota:
- Ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban anggota MPR dalam mengikuti sidang dan kegiatan lainnya.
Prosedur Pengambilan Keputusan:
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang MPR, termasuk cara pemungutan suara dan kriteria pengambilan keputusan.
Pembentukan Alat Kelengkapan MPR:
- Aturan mengenai pembentukan alat kelengkapan MPR seperti komisi-komisi, panitia, dan badan-badan lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsi MPR.
Etika dan Disiplin:
- Ketentuan mengenai etika dan disiplin yang harus dipatuhi oleh anggota MPR.
Sosialisasi Peraturan Tata Tertib:
- Upaya untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan peraturan tata tertib kepada seluruh anggota MPR serta kepada masyarakat luas.
· 0.0 (0)
Iklan
Jacky J
Bronze
03 Mei 2024 06:56
<p>Berikut adalah beberapa poin penting dari ketetapan ini:</p><p><strong>1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)</strong>: Merupakan bentuk peraturan perundangan tertinggi di Indonesia. UUD 1945 menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan di bawahnya dalam negara.</p><p><strong>2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)</strong>: Putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.</p><p><strong>3. Undang-Undang (UU)</strong>: Dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetapan MPR.</p><p><strong>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)</strong>: Dibuat oleh presiden dalam keadaan genting dengan ketentuan tertentu. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya, dan DPR dapat menerima atau menolak perpu tanpa mengadakan perubahan.</p><p><strong>5. Peraturan Pemerintah</strong>: Dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.</p><p><strong>6. Keputusan Presiden</strong>: Dibuat oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.</p><p><strong>7. Peraturan Daerah (Perda)</strong>: Merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.</p><p>Jadi, TAP MPR No. 3/MPR/2006 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memastikan bahwa setiap peraturan harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya<sup>12</sup>.</p>
Berikut adalah beberapa poin penting dari ketetapan ini:
1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Merupakan bentuk peraturan perundangan tertinggi di Indonesia. UUD 1945 menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan di bawahnya dalam negara.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI): Putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
3. Undang-Undang (UU): Dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetapan MPR.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu): Dibuat oleh presiden dalam keadaan genting dengan ketentuan tertentu. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya, dan DPR dapat menerima atau menolak perpu tanpa mengadakan perubahan.
5. Peraturan Pemerintah: Dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
6. Keputusan Presiden: Dibuat oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
7. Peraturan Daerah (Perda): Merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.
Jadi, TAP MPR No. 3/MPR/2006 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memastikan bahwa setiap peraturan harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya12.
· 5.0 (1)
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke Forum
Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
