Christina A

04 Mei 2022 18:55

Iklan

Christina A

04 Mei 2022 18:55

Pertanyaan

Agenda sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada 15 Juli 1945 adalah .... a. membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar b. menetapkan kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden c. melakukan pembahasan lanjutan rancangan hukum dasar negara d. menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

09

:

35

:

02

Klaim

4

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

R. Aditya

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Malang

05 Juni 2022 09:20

Jawaban terverifikasi

Jawaban yang benar adalah C. Melakukan pembahasan lanjutan rancangan hukum dasar negara. Yuk simak pembahasan berikut. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal penting terkait dengan tata pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Agenda sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1945. Sidang tersebut merupakan agenda sidang besar yang dilakukan oleh BPUPKI. Pada tanggal 15 Juli 1945, agenda yang dibahas tentang lanjutan rancangan UUD negara Indonesia. Dalam sidang ini Soekarno menyampaikan penjelasan mengenai naskah rancangan UUD dan memperoleh tanggapan dari Moh. Hatta. Selain itu, Soepomo juga memperoleh kesempatan untuk memaparkan naskah rancangan UUD yang digagasnya. Jadi, agenda sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada 15 Juli 1945 adalah C. Melakukan pembahasan lanjutan rancangan hukum dasar negara.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Segala sumber kekayaan yang terdapat di Indonesia berada di bawah kekuasaan ... A. negara bekas penjajah B. pejabat negara yang berpengaruh C. pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyat D. pihak swasta E. warga negara Indonesia

69

3.5

Jawaban terverifikasi