Haikal D

27 Agustus 2023 16:35

Iklan

Haikal D

27 Agustus 2023 16:35

Pertanyaan

Adanya anak-anak yang putus sekolah mencerminkan telah terjadinya pelanggaran hak warga negara coba jelaskan bagaimana pendapat anda mengenai hal ini?

Adanya anak-anak yang putus sekolah mencerminkan telah terjadinya pelanggaran hak warga negara coba jelaskan bagaimana pendapat anda mengenai hal ini?

alt

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

08

:

55

:

21

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Vincent M

Community

27 Agustus 2023 23:45

Jawaban terverifikasi

<p>Saya sepenuhnya setuju bahwa adanya anak-anak yang putus sekolah mencerminkan terjadinya pelanggaran hak warga negara. Pendidikan diakui secara luas sebagai hak fundamental setiap individu, dan pelanggaran hak ini dapat memiliki dampak serius terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak-anak, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa putus sekolah dapat dianggap sebagai pelanggaran hak warga negara:</p><p><strong>Hak untuk Pendidikan:</strong> Pendidikan adalah hak dasar yang diakui oleh berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan konstitusi berbagai negara. Setiap anak berhak mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.</p><p><strong>Pengembangan Pribadi dan Kemampuan:</strong> Pendidikan memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mengembangkan potensi pribadi mereka, memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan berkontribusi pada masyarakat.</p><p><strong>Mengurangi Kemiskinan dan Ketidaksetaraan:</strong> Pendidikan memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan. Anak-anak yang tidak menerima pendidikan yang memadai cenderung memiliki peluang kerja yang lebih terbatas dan rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.</p><p><strong>Perkembangan Masyarakat dan Negara:</strong> Pendidikan berkualitas membantu dalam membangun masyarakat yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Negara juga memperoleh manfaat dari memiliki warga negara yang terdidik dalam hal pembangunan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan perkembangan sosial.</p><p><strong>Perlindungan Terhadap Eksploitasi:</strong> Anak-anak yang putus sekolah berisiko lebih tinggi mengalami eksploitasi, seperti kerja anak, perdagangan manusia, atau keterlibatan dalam aktivitas yang berbahaya.</p><p><strong>Keberlanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan:</strong> Pendidikan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB, yang mencakup mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memastikan pendidikan berkualitas untuk semua.</p><p>Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak pendidikan setiap anak dan mencegah adanya anak-anak yang putus sekolah. Upaya yang diperlukan meliputi penyediaan akses yang adil dan merata ke pendidikan, mengatasi hambatan ekonomi dan sosial yang mencegah anak-anak sekolah, serta memastikan kualitas pendidikan yang memadai. Jika anak-anak terus putus sekolah, ini tidak hanya mengancam masa depan mereka sendiri, tetapi juga masa depan masyarakat dan negara secara keseluruhan.</p>

Saya sepenuhnya setuju bahwa adanya anak-anak yang putus sekolah mencerminkan terjadinya pelanggaran hak warga negara. Pendidikan diakui secara luas sebagai hak fundamental setiap individu, dan pelanggaran hak ini dapat memiliki dampak serius terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak-anak, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa putus sekolah dapat dianggap sebagai pelanggaran hak warga negara:

Hak untuk Pendidikan: Pendidikan adalah hak dasar yang diakui oleh berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan konstitusi berbagai negara. Setiap anak berhak mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.

Pengembangan Pribadi dan Kemampuan: Pendidikan memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mengembangkan potensi pribadi mereka, memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan berkontribusi pada masyarakat.

Mengurangi Kemiskinan dan Ketidaksetaraan: Pendidikan memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan. Anak-anak yang tidak menerima pendidikan yang memadai cenderung memiliki peluang kerja yang lebih terbatas dan rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Perkembangan Masyarakat dan Negara: Pendidikan berkualitas membantu dalam membangun masyarakat yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Negara juga memperoleh manfaat dari memiliki warga negara yang terdidik dalam hal pembangunan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan perkembangan sosial.

Perlindungan Terhadap Eksploitasi: Anak-anak yang putus sekolah berisiko lebih tinggi mengalami eksploitasi, seperti kerja anak, perdagangan manusia, atau keterlibatan dalam aktivitas yang berbahaya.

Keberlanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan: Pendidikan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB, yang mencakup mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memastikan pendidikan berkualitas untuk semua.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak pendidikan setiap anak dan mencegah adanya anak-anak yang putus sekolah. Upaya yang diperlukan meliputi penyediaan akses yang adil dan merata ke pendidikan, mengatasi hambatan ekonomi dan sosial yang mencegah anak-anak sekolah, serta memastikan kualitas pendidikan yang memadai. Jika anak-anak terus putus sekolah, ini tidak hanya mengancam masa depan mereka sendiri, tetapi juga masa depan masyarakat dan negara secara keseluruhan.


Iklan

B. Hindarto

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

28 Agustus 2023 06:18

Jawaban terverifikasi

<p>Jawaban yang tepat, Pelanggaran terhadap Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh UUD tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Mari simak pembahasan berikut !</p><p>Tingginya anak putus sekolah merupakan persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari faktor kemiskinan. persoalan tersebut merupakan &nbsp;Pelanggaran terhadap Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh UUD tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa iniUntuk itu, pemerintah dapat berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berfokus pada persoalan kemiskinan terlebih dahulu.&nbsp;</p><p>Oleh karena itu, memberikan alokasi anggaran khusus biaya pendidikan gratis bagi keluarga miskin merupakan upaya tepat yang dapat diterapkan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan anggaran khusus biaya pendidikan gratis akan membantu masyarakat miskin dalam menyekolahkan anak-anaknya dan membeli kebutuhan sekolah serta belajar anak-anaknya. Dengan upaya ini, diharapkan persoalan anak putus sekolah dapat berkurang.</p><p><br>Dengan demikian, jawaban yang tepat, &nbsp;adalah Pelanggaran terhadap Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh UUD tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Semoga membantu,ya &nbsp; : - )</p>

Jawaban yang tepat, Pelanggaran terhadap Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh UUD tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini

 

 

 Mari simak pembahasan berikut !

Tingginya anak putus sekolah merupakan persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari faktor kemiskinan. persoalan tersebut merupakan  Pelanggaran terhadap Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh UUD tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa iniUntuk itu, pemerintah dapat berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berfokus pada persoalan kemiskinan terlebih dahulu. 

Oleh karena itu, memberikan alokasi anggaran khusus biaya pendidikan gratis bagi keluarga miskin merupakan upaya tepat yang dapat diterapkan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan anggaran khusus biaya pendidikan gratis akan membantu masyarakat miskin dalam menyekolahkan anak-anaknya dan membeli kebutuhan sekolah serta belajar anak-anaknya. Dengan upaya ini, diharapkan persoalan anak putus sekolah dapat berkurang.


Dengan demikian, jawaban yang tepat,  adalah Pelanggaran terhadap Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh UUD tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini

 

 

Semoga membantu,ya   : - )


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

azas wawasan nusantara yang menyatakan bahwa keberanian, berfikir, berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita dan ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya, adalah

129

0.0

Jawaban terverifikasi