ES
Evania S
18 Februari 2023 10:26
Iklan
ES
Evania S
18 Februari 2023 10:26
Pertanyaan
6 kelemahan yang timbul di Indonesia jika menggunakan cara ordonansi belanda & kelebihan saat memakai cara deklarasi djuanda bagi Indonesia
1
2
Iklan
KL
Kevin L
Gold
19 Januari 2024 14:13
Jawaban terverifikasi
Pertanyaan ini membahas tentang perbandingan antara Ordonansi Belanda dan Deklarasi Djuanda dalam konteks Indonesia. Ordonansi Belanda adalah hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, sedangkan Deklarasi Djuanda adalah pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja tentang kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya. Kelemahan dari Ordonansi Belanda bagi Indonesia antara lain: 1. Hanya mencakup wilayah laut sejauh 3 mil dari garis pantai, sehingga banyak wilayah perairan Indonesia yang tidak terlindungi. 2. Kapal-kapal asing dapat dengan bebas melintas dan mengambil sumber daya di wilayah perairan Indonesia. 3. Tidak memberikan kedaulatan penuh kepada Indonesia atas wilayah perairannya. 4. Membuat Indonesia rentan terhadap eksploitasi sumber daya oleh negara lain. 5. Tidak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 6. Tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi wilayah perairan Indonesia. Sementara itu, kelebihan dari Deklarasi Djuanda bagi Indonesia antara lain: 1. Menetapkan bahwa seluruh wilayah perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kepulauan, termasuk laut-laut pedalaman atau perairan pedalaman, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah darat sebuah negara kepulauan. 2. Memberikan kedaulatan penuh kepada Indonesia atas wilayah perairannya. 3. Melindungi wilayah perairan Indonesia dari eksploitasi oleh negara lain. 4. Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 5. Memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi wilayah perairan Indonesia. 6. Diakui oleh komunitas internasional, termasuk PBB, melalui Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Kesimpulan: Ordonansi Belanda memiliki banyak kelemahan bagi Indonesia, terutama dalam hal perlindungan wilayah perairan dan sumber daya alamnya. Sementara itu, Deklarasi Djuanda memberikan banyak kelebihan bagi Indonesia, termasuk perlindungan hukum yang kuat bagi wilayah perairannya dan pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya. Semoga penjelasan ini membantu Anda ๐
ยท 0.0 (0)
Iklan
NR
Nanda R
Community
21 Januari 2024 13:05
Jawaban terverifikasi
<p><strong>Kelemahan Jika Menggunakan Cara Ordonansi Belanda:</strong></p><p><strong>Kekuasaan Sentralistik:</strong></p><ul><li>Sistem ordonansi Belanda cenderung sentralistik, yang dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Hal ini dapat mengabaikan kebutuhan dan keberagaman daerah-daerah di Indonesia.</li></ul><p><strong>Ketidaksetaraan Hukum:</strong></p><ul><li>Sistem hukum yang diimpor dari Belanda mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia, dan hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum.</li></ul><p><strong>Eksploitasi Sumber Daya:</strong></p><ul><li>Kebijakan ekonomi dan pengeksploitasian sumber daya alam yang mungkin lebih mendukung kepentingan Belanda daripada kesejahteraan masyarakat lokal.</li></ul><p><strong>Kolonialisme Budaya:</strong></p><ul><li>Sistem pendidikan dan administrasi yang diwariskan dari masa kolonial dapat mempengaruhi budaya dan identitas nasional, mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial.</li></ul><p><strong>Ketidakpartisipan Rakyat:</strong></p><ul><li>Sistem pemerintahan yang sentralistik dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, sehingga membuat masyarakat merasa terpinggirkan.</li></ul><p><strong>Ketergantungan Ekonomi:</strong></p><ul><li>Kebijakan ekonomi yang diatur oleh pihak Belanda mungkin dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada Belanda, dengan potensi eksploitasi ekonomi yang merugikan Indonesia.</li></ul><p><strong>Kelebihan Jika Menggunakan Cara Deklarasi Djuanda:</strong></p><p><strong>Kemandirian dan Kedaulatan:</strong></p><ul><li>Deklarasi Djuanda menekankan kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Dengan memprioritaskan pengelolaan sumber daya sendiri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pihak asing.</li></ul><p><strong>Pemberdayaan Daerah:</strong></p><ul><li>Pendekatan ini dapat mendorong pemberdayaan daerah, memungkinkan pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.</li></ul><p><strong>Pemahaman Kultural dan Sosial:</strong></p><ul><li>Kebijakan yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya Indonesia dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat dan pemerintah.</li></ul><p><strong>Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan:</strong></p><ul><li>Fokus pada keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat membantu melindungi sumber daya alam dan ekosistem Indonesia.</li></ul><p><strong>Keterlibatan Masyarakat:</strong></p><ul><li>Pendekatan ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan, menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah dan rakyat.</li></ul><p><strong>Pengembangan Ekonomi Nasional:</strong></p><ul><li>Kebijakan yang mendukung ekonomi nasional dapat menciptakan peluang bagi perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri.</li></ul>
Kelemahan Jika Menggunakan Cara Ordonansi Belanda:
Kekuasaan Sentralistik:
- Sistem ordonansi Belanda cenderung sentralistik, yang dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Hal ini dapat mengabaikan kebutuhan dan keberagaman daerah-daerah di Indonesia.
Ketidaksetaraan Hukum:
- Sistem hukum yang diimpor dari Belanda mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia, dan hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum.
Eksploitasi Sumber Daya:
- Kebijakan ekonomi dan pengeksploitasian sumber daya alam yang mungkin lebih mendukung kepentingan Belanda daripada kesejahteraan masyarakat lokal.
Kolonialisme Budaya:
- Sistem pendidikan dan administrasi yang diwariskan dari masa kolonial dapat mempengaruhi budaya dan identitas nasional, mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial.
Ketidakpartisipan Rakyat:
- Sistem pemerintahan yang sentralistik dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, sehingga membuat masyarakat merasa terpinggirkan.
Ketergantungan Ekonomi:
- Kebijakan ekonomi yang diatur oleh pihak Belanda mungkin dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada Belanda, dengan potensi eksploitasi ekonomi yang merugikan Indonesia.
Kelebihan Jika Menggunakan Cara Deklarasi Djuanda:
Kemandirian dan Kedaulatan:
- Deklarasi Djuanda menekankan kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Dengan memprioritaskan pengelolaan sumber daya sendiri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pihak asing.
Pemberdayaan Daerah:
- Pendekatan ini dapat mendorong pemberdayaan daerah, memungkinkan pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
Pemahaman Kultural dan Sosial:
- Kebijakan yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya Indonesia dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat dan pemerintah.
Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan:
- Fokus pada keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat membantu melindungi sumber daya alam dan ekosistem Indonesia.
Keterlibatan Masyarakat:
- Pendekatan ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan, menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah dan rakyat.
Pengembangan Ekonomi Nasional:
- Kebijakan yang mendukung ekonomi nasional dapat menciptakan peluang bagi perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri.
ยท 0.0 (0)
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
