3. Sering kita melihat kegiatan operasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh SATPOL PP yang bertujuan untuk mengamankan dan mensterilkan wilayah atau area yang menjadi larangan untuk berjualan. Padahal didalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bagaimana tanggapan kalian apabila melihat kejadian operasi pedagang kaki lima yag dikaitkan dengan pasal 27 (2) ?

Sudut pandang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) lebih banyak dilihat dari tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dianggap menggangu dan menghambat arus lalu lintas, menggangu keindahan suatu daerah, bahkan dianggap pula mengotori lingkungan. Namun sudut pandang yang seperti ini harus lebih objektif, bahwa pada pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi sumber keuntungan yang tidak dapat dinilai karena mampu menampung banyak tenaga kerja dan memberikan kesejahteraan yang sepadan. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dengan menyediakan lahan khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa sudut kota atau solusi lain yang berpihak pada para Pedagang Kaki Lima (PKL). Mengingat timbulnya Pedagang Kaki Lima (PKL) ini juga karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup yang disediakan baik oleh Pemerintah maupun Swasta bagi rakyat kecil yang memiliki kemampuan minimal dalam kegiatan produksi.