1. Sebagai tokoh-tokoh penting dalam sidang BPUPKI, bagaimana pandangan Soekarno, M. Yamin, dan Soepomo tentang urgensi adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Jelaskan argumentasi mereka dan apa yang membuat Pancasila dipilih sebagai dasar negara! 2. Dalam sidang BPUPKI, terdapat perbedaan pandangan antara Soekarno, M. Yamin, dan Soepomo mengenai bentuk negara yang ideal untuk Indonesia. Gambarkan perbedaan pandangan tersebut, jelaskan alasan di balik masing-masing pandangan, dan bagaimana perbedaan ini diselesaikan untuk mencapai kesepakatan!

Halo sobat Jawaban: 1. Pandangan Soekarno, M. Yamin, dan Soepomo tentang urgensi adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI dapat dijelaskan sebagai berikut: - Soekarno: Soekarno membawa pandangan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diyakini oleh rakyat Indonesia sejak lama. Menurut Soekarno, Pancasila tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan persaudaraan, tetapi juga merupakan sintesis dari berbagai ajaran dan tradisi Indonesia. Soekarno percaya bahwa Pancasila memiliki kemampuan untuk mempersatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. - M. Yamin: M. Yamin menganggap penciptaan Pancasila sebagai dasar negara sangat penting untuk menjamin keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia. Bagi Yamin, Pancasila bukan hanya sekadar sebuah teori atau doktrin, tetapi merupakan cerminan dari karakteristik bangsa Indonesia yang beragam. Ia berpendapat bahwa Pancasila dapat mengintegrasikan keberagaman tersebut dan menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. - Soepomo: Soepomo melihat urgensi adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena ia percaya bahwa Pancasila adalah refleksi dari semangat kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Bagi Soepomo, Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dan mampu menciptakan negara yang adil dan berdaulat.Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena dianggap mampu mencerminkan kesatuan, keadilan, dan kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dilihat sebagai landasan yang kuat untuk membangun negara yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, persatuan, dan kesetaraan. Sidang BPUPKI menerima Pancasila sebagai dasar negara setelah melalui proses perdebatan dan diskusi yang intensif, di mana pandangan-pandangan dari berbagai tokoh tersebut dan lainnya dikemukakan dan diperdebatkan untuk mencapai kesepakatan bersama. 2. Dalam sidang BPUPKI, terdapat perbedaan pandangan antara Soekarno, M. Yamin, dan Soepomo mengenai bentuk negara yang ideal untuk Indonesia. - Soekarno:Soekarno mengusulkan bentuk negara yang presidensial, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan seorang presiden yang memiliki kekuasaan secara lengkap. Soekarno percaya bahwa bentuk negara yang kuat dan stabil sangat penting bagi Indonesia yang masih baru merdeka untuk menghadapi berbagai tantangan. - M. Yamin: M. Yamin berpendapat bahwa bentuk negara yang ideal untuk Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipisah dari kekuasaan legislatif. Ia melihat bahwa sistem parlementer akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi partai politik dan pemimpin yang lebih representatif untuk berkembang. - Soepomo: Soepomo berpendapat bahwa bentuk negara federal adalah yang paling cocok untuk Indonesia, dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan mereka sendiri. Soepomo berargumen bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang besar, dan dengan demikian, ada kebutuhan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam urusan lokal. Perbedaan pandangan ini diselesaikan melalui diskusi dan negosiasi di sidang BPUPKI. Meskipun ada perbedaan pendapat, para delegasi berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Akhirnya, kesepakatan yang dicapai adalah adanya negara kesatuan dengan sistem parlementer, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.