Raina A
15 April 2025 08:17
Iklan
Raina A
15 April 2025 08:17
Pertanyaan
1. Jelaskan latar belakang munculnya The universal Declaration of human Rights dan pentingnya bagi hak hak warga negara suatu bangsa!
2. Carilah keterkaitan hubungan antara piagam pbb dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia!
3. Selain untuk mewujudkan perdamaian dunia apa dasar lain dibentuk pbb?
3
1
Iklan
Nadira S
17 April 2025 21:44
1. Latar Belakang UDHR (1948)
Abis keganasan Perang Dunia II (Holocaust, bom atom), dunia sepakat harus ada standar HAM universal.
PBB dibentuk 1945 dengan mandat melindungi HAM; tahun 1946 Komisi HAM PBB (dipimpin Eleanor Roosevelt) mulai nyusun deklarasi.
Diadopsi Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.
Pentingnya bagi Warga Negara
Jadi payung hukum: acuan bikin konstitusi & undang‑undang HAM di tiap negara.
Landasan advokasi: LSM, pengadilan, dan masyarakat sipil pakai itu untuk tuntut perlindungan atau pertanggungjawaban pelanggaran.
Edukasi & pemberdayaan: warga lebih paham hak dasar (hidup, kebebasan berpendapat, akses pendidikan, dll) sehingga bisa aktif menuntut terpenuhinya hak mereka.
2. Berikut beberapa titik hubung menarik antara Piagam PBB dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia:
Waktu Terbit vs. Proklamasi
Piagam PBB ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 dan mulai berlaku 24 Oktober 1945 , sedangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno–Hatta pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 JST di Jakarta .
Meskipun Proklamasi mendahului berlakunya Piagam, dokumen PBB sudah memuat prinsip-prinsip dasar yang sejalan dengan semangat kemerdekaan Indonesia.
Prinsip Penentuan Nasib Sendiri (Self‑Determination)
Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB menegaskan tujuan “mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa‑bangsa berdasarkan penghormatan atas prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri” .
Proklamasi RI—“Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia…”—adalah perwujudan praktis dari hak suatu bangsa untuk menegakkan kedaulatannya sendiri.
Legitimasi Diplomatik
Setelah Proklamasi, para pemimpin republik menggunakan norma Piagam PBB tentang self‑determination untuk memperkuat argumen di forum internasional (termasuk saat menggalang dukungan di Sidang Umum PBB dan perundingan Linggarjati/Renville).
Prinsip PBB ini memberi kerangka moral – legal agar perjuangan kemerdekaan Indonesia dipandang sah di mata dunia.
Dekolonisasi & HAM
Piagam PBB juga mewajibkan negara anggota mempromosikan “penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia” .
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang menandai berakhirnya pendudukan kolonial, sejalan dengan mandat internasional untuk menghapuskan penjajahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara.
Dengan demikian, meski Proklamasi RI terjadi di antara pidato Roosevelt dan Churchill di Konferensi San Francisco, semangat penentuan nasib sendiri dan penghormatan HAM dalam Piagam PBB meneguhkan pijakan moral — dan kemudian legitimasi hukum internasional — bagi keberlanjutan perjuangan kemerdekaan dan diplomasi Indonesia.
3. Selain tujuan utama mewujudkan perdamaian dunia, Piagam PBB (Pasal 1) juga menetapkan tiga dasar pembentukan lain:
Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa
Berdasarkan penghormatan atas prinsip hak sama dan hak menentukan nasib sendiri setiap bangsa.
Mencapai kerja sama internasional
Untuk memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan sekaligus mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi apa pun.
Menjadi pusat sinkronisasi tindakan negara-negara
Agar semua upaya kolektif saling terkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama PBB.
· 0.0 (0)
Iklan
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian


Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!