Shayy S

29 November 2023 11:59

Iklan

Shayy S

29 November 2023 11:59

Pertanyaan

1.Berikut ini tidak termasuk dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu... a. Menentukan pembubaran komponen b. Pembubaran semua partai c. Menetapkan bahwa uud 1945 berlaku kembali d. Mengatur pembatan konstitusi 1950 e. Pembentukan MPRS dan DPAS

1.Berikut ini tidak termasuk dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu...

a. Menentukan pembubaran komponen

b. Pembubaran semua partai

c. Menetapkan bahwa uud 1945 berlaku kembali

d. Mengatur pembatan konstitusi 1950

e. Pembentukan MPRS dan DPAS

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

06

:

07

:

43

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

S. Agita

Mahasiswa/Alumni Politeknik Negeri Jember

30 November 2023 03:34

Jawaban terverifikasi

<p>Jawaban yang benar adalah b. pembubaran semua partai.</p><p>&nbsp;</p><p>Pembahasan:</p><p>&nbsp;</p><p>Dekrit Presiden dikeluarkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959. Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah munculnya berbagai gerakan separatis yang menggangu keamanan negara, kondisi politik ekonomi yang tidak stabil pada masa pemerintahan demokrasi liberal, serta kegagalan Konstituante dalam membentuk konstitusi baru pengganti UUDS 1950. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu:</p><ul><li>pembubaran Konstituante,</li><li>pembentukan MPRS dan DPAS,</li><li>tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, serta&nbsp;</li><li>pemberlakuan kembali UUD 1945.</li></ul><p>&nbsp;</p><p>Dekrit tersebut tidak mencakup pembubaran semua partai. Sebaliknya, dekrit ini lebih fokus pada pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) sebagai lembaga legislatif dan lembaga pertimbangan yang menggantikan sistem parlemen dan konstitusi yang ada sebelumnya. Tujuan utama dekrit ini adalah untuk merestrukturisasi pemerintahan dan menegaskan kekuasaan Presiden.</p><p>&nbsp;</p><p>Pembubaran komponen, pengaturan pembatasan konstitusi 1950, serta penetapan bahwa UUD 1945 berlaku kembali merupakan poin-poin utama dalam dekrit tersebut.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B.</p>

Jawaban yang benar adalah b. pembubaran semua partai.

 

Pembahasan:

 

Dekrit Presiden dikeluarkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959. Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah munculnya berbagai gerakan separatis yang menggangu keamanan negara, kondisi politik ekonomi yang tidak stabil pada masa pemerintahan demokrasi liberal, serta kegagalan Konstituante dalam membentuk konstitusi baru pengganti UUDS 1950. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu:

  • pembubaran Konstituante,
  • pembentukan MPRS dan DPAS,
  • tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, serta 
  • pemberlakuan kembali UUD 1945.

 

Dekrit tersebut tidak mencakup pembubaran semua partai. Sebaliknya, dekrit ini lebih fokus pada pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) sebagai lembaga legislatif dan lembaga pertimbangan yang menggantikan sistem parlemen dan konstitusi yang ada sebelumnya. Tujuan utama dekrit ini adalah untuk merestrukturisasi pemerintahan dan menegaskan kekuasaan Presiden.

 

Pembubaran komponen, pengaturan pembatasan konstitusi 1950, serta penetapan bahwa UUD 1945 berlaku kembali merupakan poin-poin utama dalam dekrit tersebut. 

 

Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B.


Iklan

Humaira S

04 Desember 2023 17:39

<p>b. Pembubaran semua partai</p>

b. Pembubaran semua partai


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

275

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

248

2.2

Lihat jawaban (3)