1.Bagaimana tindakan yang dilakukan apabila terdapat peraturan perundang undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum dasar?

<p><strong>Jawaban ：</strong></p><p>Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum dasar, tindakan yang dilakukan adalah melakukan judicial review atau pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kesesuaian peraturan tersebut dengan hukum dasar atau konstitusi negara.</p><p><strong>Penjelasan ：</strong></p><p>Dalam sistem hukum, konstitusi atau hukum dasar merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Apabila ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, maka ada mekanisme hukum yang disebut dengan judicial review atau pengujian materiil. Proses ini dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah untuk memeriksa dan memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan tidak dapat diterapkan. Proses judicial review ini penting untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah berada dalam koridor hukum yang benar.</p>