1. Bagaimana sikap pemerintah saat menghadapi gangguan keamanan dalam negeri masa demokrasi parlementer...

<p>Pemerintah dalam masa demokrasi parlementer memiliki sikap yang berbeda-beda tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi. Namun, secara umum, pemerintah memiliki beberapa sikap dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri, antara lain:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menjaga keamanan dan stabilitas nasional: Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional, termasuk menghadapi ancaman atau gangguan keamanan dalam negeri. Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap kelompok atau individu yang melakukan tindakan kekerasan atau melanggar hukum.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mengambil tindakan yang proporsional: Pemerintah harus mengambil tindakan yang proporsional dan sesuai dengan hukum untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri. Tindakan yang diambil harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan tidak merugikan masyarakat secara luas.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Melibatkan masyarakat: Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan dalam negeri. Masyarakat dapat menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan membantu pemerintah dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri.</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menjaga demokrasi dan hak asasi manusia: Pemerintah harus tetap menjaga demokrasi dan hak asasi manusia dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri. Tindakan yang diambil harus berdasarkan hukum dan tidak merugikan hak asasi manusia.</p><p>Dalam hal menghadapi gangguan keamanan dalam negeri, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak keamanan internasional atau negara lain untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, pemerintah harus tetap mempertahankan kedaulatan nasional dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan nasional.</p><p>&nbsp;</p>