Adzra K

30 Oktober 2022 11:43

Iklan

Adzra K

30 Oktober 2022 11:43

Pertanyaan

1.Bagaimana kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945? 2.Bagaimana hubungan Pembukaan dan Proklamasi Kemerdekaan ? 3.Jelaskan makna alnea I - IV pembukaan Undang? 4. Apa saja yang tidak boleh dirubah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? 5.Sebutkan fungsi UUD 1945 ! 6.Sebutkan sifat UUD 1945 ! 7. Bagaimana cara merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

00

:

39

:

40

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Aìsyah N

10 November 2022 13:26

Jawaban terverifikasi

1. kedudukan pembukaan UUD NRI 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi diatas batang tubuh UUD 1945. 2. Proklamasi Kemerdekaan merupakan "Proclamation of Independence", sedangkan Pembukaan UUD 1945 adalah "Declaration of Independence". Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur dari pada proklamasi kemerdekaan. 3. •makna alenia I: Menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. •makna alenia II: Penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. •makna alenia III: Kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. •makna alenia IV: Rumusan berdirinya negara republik Indonesia dan tujuan yang akan dicapai. 4. pembukaan UUD 5. -Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. -Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. -Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi,dan pada akhirnya apakah norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. 6. -UUD 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. -UUD 1945 bersifat singkat -Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. 7. a. usul perubahan pasal pasal diajukan sekurang kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian mana yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. b. Sidang MPR untuk mengubah pasal pasal dihadiri sekurang kurangnya 2/3 anggota MPR. c. Putusan untuk mengubah disetujui sekurang kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR. d. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan


Iklan

Claudea M

31 Oktober 2022 16:58

1. Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya kedudukannya lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 harus dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. 2. Teks Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan monolog tersendiri, oleh karena itu Proklamasi Kemerdekaan juga memuat Proklamasi Kemerdekaan. 3. Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 Hal ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia berani dalam memperjuangkan kemerdekaan. 4. Pertama, tidak bertentangan dengan penguatan sistem presidensial. Kedua, tidak mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, tidak mengubah bunyi Pembukaan UUD 1945. Keempat, tidak perlu ditambah lagi Penjelasan UUD 1945. Menurutnya, sepanjang substansi amandemen konstitusi tidak berkaitan dengan upaya melemahkan konsensus tersebut, maka layak untuk dipertimbangkan. 5. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma- norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. 6. UUD 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM). 7. Secara umum, hal ihwal mengenai amendemen UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Segala sumber kekayaan yang terdapat di Indonesia berada di bawah kekuasaan ... A. negara bekas penjajah B. pejabat negara yang berpengaruh C. pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyat D. pihak swasta E. warga negara Indonesia

12

3.5

Jawaban terverifikasi