(1). tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2). tetap mempertahankan Negara Kesatuan Re publik Indonesia (3). mempertegas sistem pemerintahan pre sidensial (4). penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh) (5) melakukan perubahan dengan cara adendum. Maksud dari 5 poin diatas adalah

<p><strong>Jawaban: kesepakatan dasar dalam amandemen UUD NRI 1945.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Undang-undang Dasar atau UUD NRI 1945</strong> berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi yang bersifat mengikat dan mendasari peraturan perundang-undangan lain. UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perubahan terhadap UUD diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi UUD NRI 1945 yang bertujuan agar perubahan UUD 1945 mempunyai arah, tujuan, dan batas yang jelas dan dapat mencegah pembahasan yang melebar sehingga terjadinya perubahan tanpa arah.&nbsp;</p><p><strong>Adapun kesepakatan dasar yang berhubungan dengan perubahan UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:</strong></p><ol><li>Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li><li>Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li><li>Mempertegas sistem pemerintahan&nbsp;</li><li>&nbsp;Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh).</li><li>Melakukan perubahan dengan cara adendum.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, maksud dari lima poin di atas adalah kesepakatan dasar dalam amandemen UUD NRI 1945.</u></strong></p>