Roboguru

Maklumat pemerintah tanggal 14 November berisi tentang...

Pertanyaan

Maklumat pemerintah tanggal 14 November berisi tentang...

  1. Pembentukan BKR 

  2. Perubahan sistem pemerintahan dari Presidensiil ke Parlementer 

  3. Pelaksanaan pemilu 

  4. Perubahan sistem pemerintahan dari Parlementer ke Presidensial 

  5. Pembentukan partai politik 

Pembahasan Soal:

BP-KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 Tanggal 11 November 1945 tentang Pertanggungjawaban Menteri kepada Perwakilan Rakyat. Dalam pemikiran saat itu, KNIP diartikan sebagai MPR. Sementara itu, BP-KNIP disamakan dengan DPR. Jika demikian, secara tidak langsung BP-KNIP dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 telah meminta peralihan pertanggungjawaban menteri-menteri dari Presiden kepada BP-KNIP. Anehnya, Presiden Soekarno justru menyetujui usulan tersebut dan mengeluarkan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945.
Dengan persetujuan tersebut, maka sistem kabinet presidensial dalam UUD 1945 telah diamandemen begitu saja menjadi sistem kabinet parlementer. Ini terbukti setelah BP-KNIP mencalonkan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Akhirnya, kabinet presidensial Soekarno dan Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama.

Dengan demikian, maka jawaban yang tepat adalah B.

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

M. Azisy

Mahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Indonesia

Terakhir diupdate 06 Juni 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Apa yang menjadi latar belakang perubahan sistem presidensial ke sistem parlementer...

Pembahasan Soal:

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada masa itu, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Presidensial di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Hingga pada tanggal 11 November 1945, BP-KNIP mengeluarkan mosi tak percaya pada Sistem pemerintahan Presidensial yang ada terhadap kabinet melalui usulan dari BP-KNIP kepada pemerintah yang disiarkan dalam pengumuman Badan Pekerja KNIP No. 5 tahun 1945 yang berbunyi, “Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar yang dirubah, badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban para Menteri kepada Badan perwakilan Rakyat (menurut sistem sementara kepada Komite Nasional Pusat)”,  Selain alasan diatas perubahan sistem pemerintahan dianggap sebagai cermin demokrasi Indonesia waktu itu, serta untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara, karena dengan keharusan presiden untuk melapor atau bertanggung jawab kepada parlemen menunjukkan bahwa presiden tidak absolut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Menanggapi hal tersebut, akhirnya Pemerintah Indonesia pada 14 November 1945 akhirnya mengeluarakan maklumat yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yang semula presidensil menjadi parlementer. Tentunya hal ini membuat nantinya pemerintahan (Perdana Menteri bersama Kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen (KNIP) yang berfungsi sebagai badan legislatif bukan pada Presiden lagi. Pengumuman maklumat ini kemudian ditindak lanjuti oleh KNIP untuk segera mengusulkan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia atau yang lebih dikenal Kabinet Sjahrir I.
Namun Perubahan Pemerintahan ini melalui Maklumat 14 November 1945 jelas-jelas melanggar konstitusi karena bertolak belakang dengan UUD 1945 yang berlaku saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, Indonesia merasa tak cocok dengan sistem ini. Hal ini dibuktikan dengan sering jatuh bangunnya kabinet yang membuat pemerintahan kurang stabil dan membuat pembangunan terhambat.

Dengan demikian, latar belakang perubahan sistem presidensial ke parlementer merupakan usulan KNIP untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara serta memberikan kedaulatan kepada rakyat sebagai cerminan atas demokrasi Indonesia

0

Roboguru

Perhatikan pernyataan berikut! Berdasarkan tabel tersebut, manakah pasangan yang tepat dalam penerapan masa pemerintahan sekarang ....

Pembahasan Soal:

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem presidensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

  • Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
  • Presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu.
  • Presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri.
  • Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting untuk menentukan sistem negara. Sistem parlementer memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

  • Presiden sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
  • Hak prerogatif dimiliki oleh perdana menteri. 
  • Menteri bertanggung jawab pada legislatif.
  • Eksekutif bertanggung jawab pada legislatif.

Adapun pasangan yang tepat dalam penerapan masa pemerintahan sekarang adalah parlemen tidak memilih presiden tetapi dipilih langsung oleh rakyat serta anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah B.

0

Roboguru

Sutan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode kabinet kedua. Hal ini menandakan terjadinya perubahan dalam sistem kenegaraan. Perubahan yang dimaksud adalah ….

Pembahasan Soal:

Penetapan PNI sebagai partai tunggal di Indonesia menuai pro-kontra yang hebat dalam kalangan cendekia. Menurut Sjahrir penetapan PNI sebagai partai satu-satunya merupakan hal yang bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia. Respon dari pemerintah adalah dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah No.X tertanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik di Indonesia sekaligus menandakan perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial dimana menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden menjadi bertanggung jawab kepada KNIP dan mengangkat Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. undefined 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka jawabannya adalah D undefined 

0

Roboguru

Sistem kabinet parlementer merupakan hasil keputusan berdasarkan hasil rapat dalam sidang PPKI II pada tanggal 19 Agustus 1945 SEBAB Hasil sidang PPKI II pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan Pres...

Pembahasan Soal:

Pernyataan salah.  Berdasarkan hasil sidang PPKI II pada 19 Agustus 1945 diputuskan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial dimana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga  bukan menggunakan sistem parlementer.

Alasan benar. Sidang PPKI kedua ini menetapkan juga berdirinya 12 kementerian dalam kabinet atau lembaga negara. Sistem kabinet yang dijalankan saat itu adalah Kabinet Presidensial. Maka, presiden mempunyai hak prerogatif (istimewa) untuk menentukan para menteri yang akan bekerja di bawah nya.

0

Roboguru

Berakhirnya sistem presidensial di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan...

Pembahasan Soal:

Pada 11 November 1945, BP-KNIP mengusulkan agar para menteri bertanggung-jawab pada lembaga legislatif KNIP. Usulan disetujui pada 14 November 1945. Momentum ini menandai lahirnya sistem parlementer dan berakhirnya sistem presidensial pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved