1. Jelaskan mengenai sistem pemungutan Pajak yang digagas Oleh raffles !

Halo Imah Raffles merupakan salah satu gubernur jenderal yang bertugas di Hindia Belanda. Ia merupakan golongan liberal, sehingga Ia menginginkan adanya perubahan dalam berbagai bidang. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Raffles adalah sistem landrent, yaitu sistem sewa tanah atau pajak tanah. Kebijakan landrent erat kaitannya dengan pandangan Raffles mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Raffles beranggapan jika satu-satunya pemilik tanah adalah pemerintah. Sehingga sudah seharusnya para penduduk Jawa menjadi penyewa atau membayar pajak atas tanah yang dikelola. Ketentuan sistem landrent pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Raffles adalah sebagai berikut. 1. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Kebijakan landrent mengharuskan pajak dipungut secara perorangan, tetapi karena kesulitan teknis, kemudian dipungut per desa. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Hasil sawah kelas satu dibebani pajak 50 persen, kelas dua 40 persen, dan kelas tiga 33 persen. Sementara untuk tegalan kelas satu 40 persen, kelas dua 33 persen, dan kelas tiga 25 persen. Sayangnya, sistem landrent ini mengalami banyak kendala yang menyebabkan pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan dan rakyat tetap menderita. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak pada masa Raffles dikenal juga dengan sistem landrent atau sistem sewa tanah. Pemungutan pajak ini didasarkan pada anggapannya bahwa tanah adalah milik pemerintah, sehingga para penggarap tanah wajib membayar pajak atau membayar sewa. Mapel: Sejarah Kelas: 11 SMA Topik: Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa Semoga membantu ya.